“Angka SIILPA diatas Rp. 3 triliun ini mengulangi tahun 2018. Entah disengaja atau tidak, ini tidak baik, karena sejatinya Pemerintah Daerah tidak seperti perusahaan yang mencari laba, melainkan fokus pada pemenuhan kesejahteraan rakyat, sehingga seharusnya diminimalisir angka SILPA tersebut.” Sebut Iwan.
Selain itu, menurut Iwan, F-PKS juga menyoroti rendahnya realisasi belanja modal yang hanya Rp. 2,53 triliun dari Rp. 3,26 triliun yang dianggarkan. Juga realisasi belanja transfer ke kabupaten/kota yang masih rendah sebesar Rp. 13,39 triliun dari anggaran Rp. 14,38 triliun.
“Rendahnya realisasi belanja modal maupun transfer ke kabupaten/kota membuat pembangunan di daerah khususnya pembangunan maupun infrastruktur publik yang penting menjadi terganggu seperti jalan dan jembatan”. Terang Iwan.
Baca Juga:Kepedulian Rabbani Bantu Palestina Hadapi Krisis Kemanusiaan TerberatKomplotan Pembuat SIM Palsu dan Perakit Senpi Dibekuk Polda Jabar
Iwan selanjutnya mengatakan bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019 masih belum menunjukkan sisi keterkaitan dengan capaian visi-misi Gubernur yang ingin menjadikan Jawa Barat Juara Lahir dan Batin.
Laporan pertanggungjawaban masih mengandung program-kegiatan yang bersifat rutinisme yang terus berulang dan tidak memiliki dampak signifikan bagi capaian kemajuan Jawa Barat.
“Gubernur seharusnya mampu menyajikan data keterhubungan antara pelaksanaan APBD 2019 dengan janji visi-misi yang telah diucapkan”. Pungkas Iwan. (mg1/yan)