BANDUNG – DPRD Jawa Barat (Jabar) menyoroti lemahnya tingkat serapan di sejumnlah dinas di lingkungan Pemprov Jabar. Hal itu berdasarkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 yang disampaikan oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Jabar, R. Yunandar Rukhiadi Eka Perwira menilai, APBD 2019 kurang terserap secara optimal. Akibatnya menyisakan Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) yang cukup besar.
“Dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019, beliau tidak menyampaikan soal silpa. Padahal tahun 2019 itu sangat besar di angka Rp 3,2 triliun,” kata Yunandar kepada Jabar Ekspres, Senin (20/7).
Baca Juga:Pemkot Selamatkan Dua Aset Senilai Rp 100 M Lebih Pulihkan Semangat Kerja, Kemenaker Berikan Pelatihan Ratusan Pelaku UMKM
Dia menjelaskan, secara keseluruhan serapan APBD 2019 jika dilihat secara keseluruhan rata-rata sekitar 90 persen. “Apalagi jika kita turunkan ke dalam bentuk program, ada beberapa program dalam dinas yang penyerapannya masih di bawah 40%. Artinya, program yang sudah disusun tidak berjalan dengan baik,” jelasnya.
Silpa tersebut tidak murni dari kinerja dinas di Pemprov Jabar, melainkan sumbangan dari kab/kota yang dikembalikan ke provinsi karena tidak terserap.
“Daerah di Jabar itu suka dapat bantuan gubernur (bangub), karena tidak terserap akhirnya bantuan keuangan kembali lagi ke provinsi. Nah ini seharusnya jadi perhatian. Jadi jangan sampai berulang-ulang disuntikan bantuan keuangan ternyata tidak mampu terus dilakukan balik lagi menjadi silpa lagi,” katanya.
Berdasarkan catatanya, ada delapan dinas melalui programnya yang tak tercapai sesuai target. Di antaranya, program pelayanan kesehatan, yang hanya terserap sekitar 34,27 %.
Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi situ, sungai, pantai, dan sumber daya air yang hanya terserap sekitar 28,63%.
Program pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman yang hanya terserap sekitar 43,43%.
Selanjutnya, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang hanya terserap sekitar 30%.
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana yang hanya terserap sekitar 13,88%.
Baca Juga:Jamin Penyaluran Bansos Tak MelencengPDIP Bidik Lima Kemenangan Pilkada
Ada juga program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan yang hanya terserap sekitar 47,11%. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif koperasi, usaha kecil menengah yang hanya terserap sekitar 77,82% dan program pengembangan destinasi pariwisata yang hanya terserap sekitar 78,84%. (mg1/drx)