Alasan yang melatarbelakangi persoalan itu adalah masyarakat masih mementingkan ekonomi ketimbang kesehatan. Sebenarnya antara kedua ini tidak boleh berat sebelah atau harus sama terakomodir.
Apalagi sejauh ini, dikatakan Daud, pemerintah telah menyerap anggaran penanganan Covid-19 ini hampir Rp 1,5 triliun.
“Dari anggaran yang terserap itu paling banyak untuk penanganan Social Safety Net (jaringan pengamanan social), untuk bansos itu kurang lebih sekitar Rp 158 miliar. Kemudian untuk alat kesehatan ada Rp 148 miliar yang terserap,” bebernya.
Saat ini, sebut dia, bansos akan memasuki tahap kedua. Daud menerangkan penanganan pengamanan jaringan sosial selanjutnya berupa bantuan sosial atau bansos yang sebelumnya warga akan mendapatkan telur, tetapi sesuai arahan Gubernur Jawa Barat akan ada pergantian dari telur menjadi masker dan susu.
“Untuk dimaklumi juga, bansos di tahap kedua ini, rencananya ada pergantian berupa telur rencananya akan diganti dengan susu dan masker,”ujarnya.
Lebih lanjut, Daud juga menyampaikan, mengenai kebijakan sosial berikutnya ialah Pemprov telah mengucurkan isentif bagi tenaga kesehatan kurang lebih di angka Rp 26 miliar.
“Rp 23miliar untuk isentif tenaga medis atau tenaga kesehatan (yang sedang menangani pasien Covid-19), kemudian Rp 3 miliarnya dialokasikan untuk santunan bagi tenaga kesehatan yang meninggal dunia,” pungkasnya. (mg2/drx)
GENCARKAN PEMERIKSAAN: Petugas kesehatan saat melakukan rapid test terhadap warga di Jabar untuk mengecek sebaran korona pasca dihentikannya PSBB yang berganti AKB. (FOTO ILUSTRASI)
