BANDUNG – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menyebutkan, ada tiga kunci dalam pelaksanaan pembangunan Indonesia. Mulai dari kolaborasi, inovasi, dan desentralisasi.
Hal itu dismapikan orang nomor satu di Jabar ini saat menjadi pembicara dalam program Pendidikan Reguler Angkatan LXI Tahun 2020 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI via video conference di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (22/6).
“Kita melihat bahwa pembangunan bukan hanya domain pemerintah. Oleh karena itu, pembangunan harus ada kolaborasi, kemudian inovasi karena tantangan berubah-ubah seperti COVID-19 saat ini,” kata Emil –sapaan Ridwan Kamil.
“Dan yang ketiganya, saya tidak terlalu pro pada pemusatan. Menurut saya Indonesia yang kompleks ini manajemen yang baik adalah manajemen desentralisasi untuk apapun,” imbuhnya.
Emil mencontohkan bagaimana penanganan COVID-19. Pengetesan COVID-19 dengan metode PCR tidak hanya dilakukan Pemerintah Pusat. Daerah-daerah di Indonesia, khususnya Jabar, melakukan pengetesan COVID-19 dengan metode PCR secara masif.
“Karena kita meyakini apabila tes COVID-19 terpusat di Jakarta itu pasti akan kerepotan,” katanya.
“Jadi, poin saya adalah Indonesia yang penuh dinamika ini, desentralisasi manajemen menurut saya itu adalah sebuah konsep yang pas,” tambahnya.
Menurut Emil, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar menerapkan Birokrasi 3.0 atau Dynamic Government, dan konsep penthahelix dalam setiap proses pembangunan.
Birokrasi dinamis merupakan pola pembangunan yang kolaboratif yang memungkinkan keterlibatan semua pemangku kepentingan, di luar Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kemudian, dengan mempraktikkan konsep Penthahelix, Pemda Provinsi Jabar menggandeng lima unsur, yaitu ABCGM (Akademisi, Bisnis, Community, Government, dan Media), dalam setiap proses dan kegiatan pembangunan.
“Di Birokrasi 3.0 atau Dynamic Government, Jawa Barat sedang melakukan itu. Jadi, artinya 3.0 ini mengajak semua elemen yang mencintai Jawa Barat untuk bergabung menjadi elemen-elemen dengan fungsi kebirokrasian. Itulah Birokrasi 3.0, di mana kami melakukan kolaborasi dan dinamis,” katanya.
“Siapakah yang diajak dalam Birokrasi 3.0 ini? Ada ABCGM. Semua itu dirangkul, sehingga dinas-dinas di Jawa Barat masing-masing punya penasehat atau staf ahli yang berasal dari aktivis, komunitas, pebisnis, akademisi sebagai pemberi masukan,” imbuhnya.
