JAKARTA – Pemerintah mengakui realisasi stimulus program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih rendah. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serapan baru 0,05 persen dari total Rp123,4 triliun.
Direktur Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kemenkeu Djoko Hendratto mengungkapkan, ada beberapa kendala yang membuat serapan anggaran stimulus untuk UMKM di bawah target, yakni kendala administrasi. “Betul, kecil sekali (realisasi serapan anggaran PEN untuk UMKM). Mudah-mudahan, Minggu depan bisa eksekusi secara masif,” katanya dalam video daring, kemarin (19/6).
Saat ini, kata dia, pemerintah tengah menyusun revisi payung hukum program PEN. Revisi ini harus dilakukan karena melebarnya defisit APBN dari 5,07 persen menjadi 6,34 persen untuk memenuhi seluruh kebutuhan penanganan pandemi Covid-19, termasuk bagi UMKM.
Dari total anggaran sebesar Rp123,4 triliun untuk UMKM, akan digunakan untuk tujuh program, antara lain untuk subsidi bunga Rp35,2 triliun, penempatan dana restrukturisasi Rp78,7 triliun, belanja IJP Rp5 triliun, penjaminan modal kerja (stop loss) Rp1 triliun, PPh final UMKM Rp2,4 triliun, dan pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan UKM Rp1 triliun.
Dalam pemberian subsidi bunga, lanjut dia, berdasarkan data yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selanjutnya, bank penyalur akan menghubungi nasabah untuk mendapatkan subsidi bunga restrukturisasi kredit. “Subsidi bunga sebesar Rp35,2 triliun tadi ditargetkan dapat diterima oleh 60,6 juta rekening. Kami gunakan sistem infomasi digital agar semua bisa cepat dieksekusi,” ucapnya.
Sementara Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penyerapan anggaran yang kurang maksimal lantaran kondisi yang tidak mendukung. “Kita dalam keadaan darurat, pasti ada policy yang tidak sempurna,” ujar Sri Mulyani.
Namun, dia mengingatkan agar kondisi ini tidak boleh jadi penghalang untuk Kemenkeu terus mendorong program penanganan Covid-19 dan PEN selama itu terkait dengan kehidupan masyarakat.
Terpisah, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ariyo Irhamna menilai, lambannya penyerapan kuncinya ada di seorang menteri. Sebab menteri bisa menggerakkan menyelesaikan kendala yang ada di lapangan. “Kndala administrasi sangat bergantung pada seorang menteri, jika menteri tidak memiliki kepemimpinan yang kuat, artinya akan gagal dalam menggerakan birokrasi untuk mengatasi tantangan adaministrasi. Jadi kuncinya ada di menteri,” pungkasnya.(din/fin)