JAKARTA – Beberapa hari ini, di media sosial menyebar tudingan kepada dokter dan tenaga kesehatan terkait pelayanan kesehatan dan penetapan status pasien PDP maupun positif covid-19.
Beragam komentar muncul, mulai dari yang menyalahkan, membenarkan dan ada pula yang menuduh ini sebagai permainan dokter agar bisa mendapatkan keuntungan.
Tudingan kepada dokter dan tenaga kesehatan ini mendapatkan perhatian dari anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Heryawan.
“Saya prihatin dengan tersebarnya tuduhan bahwa dokter mendapatkan keuntungan besar saat penanganan Covid-19,” katanya dalam keterangan media, Selasa (09/06).
Menurutnya, pemerintah harus bertindak tegas mencari pihak yang menyebarkan info tersebut. Saya khawatir dokter dan nakes yang selama ini sudah berjuang sekuat tenaga akan kecewa dan menyerahkan penanganan pasien Covid-19 kepada pemerintah.
’’Jika ini yang terjadi, maka pengendalian Covid-19 yang saat ini sudah diwacanakan memasuki tahap new normal, akan menemui jalan buntu,” tambah Netty.
Kekhawatiran Netty ini beralasan mengingat beberapa hari yang lalu sudah muncul penyataan sikap dari 16 Organisasi Profesi Kesehatan yang satu suara menganggap tudingan lahan bisnis sebagai ujaran kebencian, fitnah, hoaks dan tindakan sewenang-wenang terhadap tenaga kesehatan.
Dalam surat pernyataan tersebut, dikatakan, guna menghindari benturan-benturan selanjutnya, maka tenaga kesehatan akan menyerahkan tugas dan tanggungjawab penanganan Covid-19 kepada pemerintah.
“Tidak berlebihan tuntutan mereka agar kasus ini diusut tuntas dan para pelakunya diberikan sanksi hukum sesuai peraturan yang berlaku,’’kata dia.
Netty menilai, sikap seperti itu wajar sekali mereka mengatakan akan mundur dan menyerahkan tanggungjawab, jika pemerintah tidak segera bertindak.
Namun bisa dibayangkan, tenaga kesehatan sudah bekerja keras dan mempertaruhkan nyawa untuk melayani pasien, lalu dituduh menjadikan pandemi sebagai lahan bisnis.
‘’’Siapa yang bisa menerima?” terang Netty. Apalagi selama ini mereka juga menyaksikan bahwa sebagian masyarakat ternyata tidak membantu tugas mereka, karena tetap berkerumun dan mengabaikan protokol kesehatan,’’ucap Netty.
Terkait adanya polemik mengenai pasien yang meninggal serta dikuburkan melalui prosedur Covid-19 tapi ternyata negatif, Netty melihat ini sebagai kelemahan diagnostik Covid-19 oleh pemerintah.
