BANDUNG – Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Halah Bi Halal secara daring.
Pengisi acara yang didaulat meliputi Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, Presiden PKS M. Sohibul Iman, Ketua DPP PKS Wilayah Dakwah Banten, Jakarta dan Jawa Barat (Wilda Banjabar) Ahmad Syaikhu dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga mengisi acara tersebut.
Acara ini disiarkan secara live melalui chanel sosial media DPW PKS Jawa Barat, Minggu, 7 Juni 2020 pukul 09.00 WIB.
Ketua Panitia Kegiatan Ramadhan DPW PKS Jawa Barat Iman Budiman menyatakan bahwa acara ini merupakan puncak rangkaian kegiatan Ramadhan DPW PKS Jawa Barat.
Kegiatan ramadhan di masa pandemi Covid – 19 ini difokuskan pada kegiatan ibadah di rumah dengan semangat ibadah bersama keluarga. Selain itu kajian ramadhan juga digelar secara daring dengan diikuti kader dan simpatisan seluruh Jawa Barat bahkan mendunia dengan kajian tematis yang menarik.
“Ratusan ribu viewer yang terlibat aktif dalam kajian-kajian yang diselenggarakan secara online oleh DPW dan DPD PKS di kota dan kabupaten se Jawa Barat selama bulan Ramadhan ini”, imbuhnya.
Sementara itu Ketua Gugus Tanggap Darurat Covid-19 PKS Jabar, Didik Agus T, yang juga Ketua Bidang Kesra DPW PKS Jabar menyatakan sebagai laporan ke kader dan simpatisan bahwa dalam bulan Ramadhan juga dilaksanakan aksi tanggap darurat Covid-19 dengan penggalangan bantuan dari para pejabat publik kader PKS, anggota Fraksi PKS, kader dan simpatisan.
Hasil rekap bantuan yang telah disalurkan dalam bentuk sembako maupun bentuk sarana lainnya dari seluruh kota dan kabupten di Jawa Barat senilai 20 miliar lebih, tepatnya Rp 20. 903.651.600 yang direkap per tanggal 31 Mei 2020.
Pada acara halal bihal ini Ketua Umum DPW PKS Jawa Barat Haru Suandharu terkait penanganan pandemi Covid – 19 PKS menyampaikan catatan kepada Gubernur Jabar agar memastikan PSBB dilakukan secara konsisten dan tegas. Jangan sampai wacana AKB membuat warga menjadi lengah dan lalai atas protokol Covid-19.
“Di sini aparat TNI-Polri dilibatkan untuk pengawasan persuasif dan humanis. Pun halnya dengan pemerintahan Kota/Kabupaten di Jawa Barat untuk tegas selama PSBB masih diterapkan,” ujarnya.
