Gubernur juga dinilai tak mampu mengelola sektor Pariwisata padahal potensi sangat luar biasa. Bahkan, keberadaan BUMD juga tak mampu dimanage agar menjadi perusahaan profesional.
’’Jangankan bersaing di level nasional, bahkan untuk level Jawa Barat Juara pun masih sulit,’’cetus politisi PDIP itu.
Dalam postur APBD 2019 terlihat carut marutnya pengelolaan sektor ekonomi kemasyarakatan. Kondisi ini seharusnya mampu menjadikan ketahanan pangan masyarakat.
Akan tetapi, pada kenyataannnya tak terlihat perhatian serius. Seperti tidak adanya kurang keberpihakan kebijakan dan anggaran. Sehingga menyebabkan sektor seperti partanian, peternakan, perikanan dan yang serumpun dengannya memiliki indicator yang tidak memuaskan.
Memo menuturkan, DPRD Jawa Barat juga memberikan catatan strategis, sebagaimana amanat PP 13 tahun 2019 juga mengeluarkan 42 rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti oleh Sdr. Gubernur. Kami meminta Gubernur membuat Tim Khusus yang diisi pejabat tinggi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi itu.
’’Ke 42 rekomendasi ini kami bagi per bidang yakni urusan pemerintahan, keuangan, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat,’’ucap dia.
Dalam urusan pemerintahan, pihaknya meminta Gubernur segera mengevaluasi keberadaan TAP dan TAJJ, dimana kami mendapat laporan tim ini dilapangan sering melakukan intervensi terhadap Perangkat Daerah sehingga mengganggu kinerja dan hal lain yang kontraproduktif.
’’Jika demikian hal nya, Tim ini dibubarkan saja. Demikian juga dengan beberapa Perangkat Daerah yang terbukti berkinerja negatif, agar segera diambil lang-langkah serius memperbaikinya,’’tutur Memo.
Di Bidang Keuangan, DPRD meminta Gubernur segera mengevaluasi besar-besaran manajemen BUMD secara keseluruhan termasuk mengganti pimpinan BUMD yang tak kapable dengan tenaga profesional dan independen, tak dicampuri dengan kepentingan politis yang sering mengganggu kinerja.
Di Bidang Pembangunan, diantara peer besar adalah menyelesaikan TPPAS Legok Nangka dan Lulut Nambo yang sampai saat ini masih berlarut-larut.
Gubernur juga harus segera serius mengoptimalkan pembangunan sketor pariwisata.
Di bidang kesejahteraan rakyat, urusan pendidikan dan kesehatan menjadi sektor yang banyak mendapat rekomendasi dari DPRD.
Di antaranya berupa perbaikan manajemen, ketersediaan dan kelayakan ruang belajar dan layanan kesehatan, kesejahteraan tenaga medis dan pendidikan, hingga beasiswa.
