BANDUNG – Sejumlah mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Maybrat, Papua, mengharapkan bantuan sosial selama darurat Covid-19. Para mahasiswa yang saat ini menempuh studi di Kota Bandung mengaku cukup kesulitan mendapatkan bantuan sosial untuk menyambung hidupnya sehari-hari.
“Belum ada (bantuan) itu, yang kami lakukan aksi biar ada tanggapan dari pemerintah,” ujar Koordinator Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Maybrat (IPMM), Maikel Kambuaya kepada Jabar Ekspres. Selasa (5/5).
Maikel dan rekan-rekannya melakukan aksi dengan merumuskan beberapa aspirasi yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maybrat. Antara lain meminta perhatian Pemda Kabupaten Maybrat terkait mahasiswa Maybrat yang saat ini sedang menempuh studi di luar Papua yang membutuhkan bantuan sembako atau Bantuan Langsung Tunai.
Tidak ada bantuan tersebut terutama sejak diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Bandung khususnya sangat membebani mereka. Tak hanya itu, para mahasiswa ini juga memohon untuk menghentikan Penggunaan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai Persyaratan mendapatkan batuan Covid-19. Para mahasiswa ini juga menagih janji terkait pemulangan mahasiswa ke daerah asal.
“Kami mengingatkan kepada Pemerintah dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maybrat agar memenuhi pernyataannya yang telah dirilis media lokal kota Sorong bahwa akan memulangkan semua pelajar dan mahasiswa asal kabupaten Maybrat dari seluruh kota studi di wilayah Indonesia,” ungkap Maikel.
Kendati demikian, Maikel mengatakan para mahasiswa asal Maybrat ini juga mengharapkan adanya bantuan, baik dari Pemkot Bandung maupun Pemprov Jabar.
“Bantuan dari Pemkot Bandung kami mahasiswa yang berasal dari Papua sangat membutuhakan dan sementara sedang diusahakan oleh Badan Pengurus Harian Ikatan Mahasiswa se-Papua (IMASEPA) Bandung-Jawa Barat,” tegasnya.
Maikel yang saat ini menempuh studi di Sekolah Tinggi Teknologi Mineral Indonesia (STTMI) dan telah menetap di Bandung selama 4 tahun mengatakan pihaknya masih terus memperjuangkan bantuan tersebut.
“Untuk sekarang BPH IMASEPA masih komfirmasi sama staf Gubernur Jabar,” pungkasnya. (mg7/tur)
