“Pemborosan uang Negara dan ketidaktepatan sasaran anggaran. Dari yang semula dimaksudkan untuk masyarakat sebagai bantalan di tengah gelombang PHK justru masuk ke para start up,” duganya.
Anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk Program Kartu Pra Kerja tidaklah sedikit. Oleh karena itu, pihaknya merekomendasikan lima hal yang dapat menjadi bahan pertimbangan kebijakan agar program tersebut dapat berjalan lebih optimal dan efisien. Rekomendari tersebut diantranya, peningkatan produktivitas tenaga kerja yang akan dilakukan harus lebih memperhatikan kondisi tenaga kerja Indonesia yang umumnya didominasi oleh pendidikan yang rendah. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas Pendidikan untuk mengevaluasi kurikulum.
“Peningkatan lapangan pekerjaan. Dalam beberapa sektor yang menjadi perhatian pemerintah yaitu coding, data analytics, desain grafis, barista, agrobisnis, Pariwisata, olah raga, hingga operator alat berat. Olehkarena itu, merintah diharapkan akan membuka lapangan kerja yang terkait dengan sektor-sektor yang telah disebutkan sehingga dapat menyerap penerima manfaat lebih optimal bukan menejemen diri dll,” pungkasnya. (mg7/tur)
