BANDUNG– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menyoroti soal penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang akan resmi dimulai hari ini, Rabu (15/4) untuk lima wilayah di Jabar.
Anggota DPRD Jabar, Nur Supriyanto mengatakan, pemerintah dan masyarakat harus proaktif dan kompak supaya tidak menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat yang terdampak PSBB.
“Saya berharap pemerintah lebih proaktif dalam mengantisipasi dampak kebijakan PSBB ini, terutama bagi masyarakat pekerja harian yang terdampak langsung. Pemberian bansos dari pemerintah pusat, provinsi maupun kota dan kabupaten harus dipastikan berjalan dengan baik dan tepat sasaran,” kata Nur Supriyanto melalui siaran pers Fraksi PKS Jabar yang diterima Jabar Ekspres, Selasa (14/4).
Anggota Komisi IV DPRD Jabar yang akrab disapa Mas Nur, proaktif yang dimaksud adalah soal kekompakan antara pemerintah dan semua pihak saat pembagian bantuan sosial untuk masyarakat terdampak langsung penerapan PSBB.
Tak hanya itu, kata dia, diperlukan juga manajemen serta penanganan yang profesional dan proporsional hingga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah upaya penekanan Covid-19.
“Jangan sampai hal ini malah menimbulkan kegaduhan baru, bahkan mungkin terjadi pengumpulan masa saat distribusi nanti. Betul-betul pemerintah kota dan kabupaten cermat melihat situasi ini,” kata politisi Partai PKS.
Politisi asal daerah pemilihan Kota Depok dan Kota Bekasi ini menyatakan, PSBB Bodebek merupakan sebuah pilihan dan harapan dalam upaya menekan penyebaran dan pencegahan korona.
“PSBB sebuah pilihan dalam upaya pencegahan Covid-19, agar tidak menyebar lebih luas. Di sini dituntut peran semua pihak, agar tujuan PSBB itu berhasil menekan dan mencegah penyebaran korona,” imbuhnya.
“Semoga semua upaya dan harapan kita mengakhiri virus mematikan ini dapat disudahi. Kita semua bisa bekerja dan beraktivitas kembali, anak-anak kembali ke sekolah, kehidupan kita bermasyarakat dan bersosial juga kembali normal,” harap Nur.
Sementara itu, Anggota DPRD Jabar lainnya dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Faizal Hafan Farid mengingatkan agar Pemda melakukan pendataan dengan baik perihal bantuan sosial ke masyarakat selama PSBB.
