Sikap tegas Netty ini sejalan dengan sikap Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan anggota Baleg dari PKS yang keberatan dengan dilanjutkannya pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja dalam situasi bencana nasional dan pola kerja DPR yang sedang tidak normal.
“Pemerintah dan DPR harus fokus dulu pada optimalisasi penanganan Covid-19 sampai status bencana nasional dicabut. Anggaran penanganannya sangat besar, yaitu, 405,1 triliun atau setara 15,9 persen APBN. Jangan sampai terjadi penyelewengan bahkan _abuse of power_ karena pemerintah tidak fokus.
Gunakan untuk melindungi buruh yang di PHK dan masyarakat daripada terus bicara investasi. Terlebih lagi sudah ada 5.047 buruh Jabar yang di PHK,”ujarnya.
Sebagaimana diketahui, kata Netty, saat ini sudah lebih dari 139.137 ribu ODP dan 10.482 PDP.
“Jangan main-main dengan nyawa manusia, kita sedang berhadapan dengan musuh yang tak kasat mata. Jadi, tunda pembahasan RUU Cipta Kerja. Ada masanya nanti kita membahas pemulihan ekonomi dan RUU ini dalam situasi yang lebih tenang dan memberi kesempatan seluasnya pada rakyat untuk mengkritisi,” tutup Netty mengakhiri. (yan)
