BANDUNG-Badan sepakbola tertinggi Indonesia PSSI mendapat sorotan dari FIFPro dan Komisi X DPR RI. Hal tersebut imbas dari kebijakan sepihak PSSI tentang gaji pemain Liga 1 dan Liga 2.
Sebelumnya PSSI membuat kebijakan memperbolehkan klub-klub cuma membayar maksimal 25 persen gaji lantaran hiatus kompetisi akibat pandemi Covid-19.
Kebijakan tersebut diniali APPI (Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia) menyalahi aturan karena tidak melibatkan perwakilan pemain.
“Nanti akan kami undang untuk membicarakannya bersama. Saya rasa pemain pun menyadari kesulitan klub saat ini,” kata Wakil Ketua Umum PSSI, Cucu Sumantri, dilansir dari republikbobotoh.com.
Hal tersebut juga dikomentari FIFPro (Asosiasi Pesepakbola Profesiona Dunia) setelah mendapat kabar dari APPI.
Direktur Legal FIFPro, Roy Vermeer, bahkan kaget ketika mendengar keputusan PSSI yang memperbolehkan setiap klub memangkas 75% gaji pemain.
“Pemangku kepentingan yang paling terpengaruh dengan keputusan PSSI ini tidak diikutsertakan dalam diskusi. Ini tidak sejalan dengan praktik di tingkat internasional, di mana FIFPro selalu berdialog dengan FIFA dan AFC. Oleh karena itu kami tidak dapat menerima langkah ini,” tulis rilis FIFPro.
Senada dengan APPI dan FIFPro, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda juga mengemukakan hal serupa dalam rapat dengar pendapat umum pada Rabu (8/4/20) yang diikuti beberapa perwakilan federasi.
“Kami ingin kebijakan menyangkut soal nasib pemain dimusyawarahkan oleh PSSI secara tripartit dengan klub dan pemain,” ujar Syaiful.
“Faktanya ada klub yang hanya membayar 10 persen gaji. Saya kasihan karena pemain sepak bola kita dan keluarganya bisa kesulitan,” sambung dia.
Hingga kini belum jelas kapan PSSI akan melakukan diskusi dengan para pemain. Namun, Syaiful memberi usul agar diskusi setidaknya bisa digelar sebelum 24 April mendatang. (bbs/tur)
