“Respon dari masyarakat atas produk disdukcapil terkait identitas seseorang. Laporan ini kan sebenarnya sudah cukup lama, hari ini kita minta klarifikasi secara langsung ke kadisdukcapil dan jajarannya lengkap hadir,” kata Haneda belum lama ini.
Lebih lanjut Haneda mengatakan, pihaknya tidak akan memeriksa Universitas Padjajaran (UNPAD) yang juga terkait kasus ini.
“Memanggil tidak, tapi kemungkinan koordinasi karena itu tidak terlepas dari laporan terkait inisial R ini. Tidak hanya UNPAD, dengan KPU pun kita akan berkoordinasi. Kami fokus pada Disdukcapilnya karena pelapor ini menyampaikan pada Ombudsman ini teradu atau terlapornya ini adalah disdukcapil Subang,” tambah Haneda.
Direktur Tata Kelola dan Komunikasi Publik UNPAD, Aulia Iskandarsyah membenarkan, atas adanya pengaduan dari masyarakat mengenai dugaan pemalsuan ijazah yang dilakukan salah satu alumni yang kini duduk di kursi DPRD Jabar.
Dengan adanya laporan pengaduan tersebut, pihak universitas langsung merespon cepat laporan aduan dengan memproses dan melakukan penelusuran data dan sebagainya, demi mendapatkan jawaban atas dugaan pengaduan tersebut.
“Setelah kami telusuri, kami membuat laporan kronologis data dari mulai yang bersangkutan teregister sampai yang bersangkutan lulus. Dari situ kami menemukan sejumlah fakta data bahwa perubahan tahun kelahiran tersebut dilakukan oleh yang bersangkutan sendiri secara lisan kepada petugas di fakultas,” kata Aulia.
Aulia menyebutkan, permintaan perubahan tersebut dilakukan pada 16 Juli 2018 secara lisan dan pada 17 Juli 2018 yang bersangkutan menyatakan bahwa perubahan itu benar adanya. “Yang bersangkutan melakukan persetujuan pada tanggal 17 Juli melalui sistem informasi akademik terpadu,” tandasnya. (bbs/mg1/drx)
