SUBANG – Dalam rangka meningkatkan sinergi antara perusahaan berstatus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Jawa Barat, PT Bank Pembangunan daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (bank bjb) menyepakati kerja sama penyaluran fasilitas kredit kepada PT Agro Jabar (Perseroda). Jalinan kesepakatan ini secara resmi diikat dalam momen penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan di Perkebunan RNI, Manyingsal, Subang, Jawa Barat, Rabu (19/2/2020).
Penandatanganan kerja sama ini dihadiri oleh Gubernur Jawa barat Ridwan Kamil. Penandatanganan dilaksanakan oleh Pemimpin Divisi Komersial dan Korporasi bank bjb Dicky Syahbandinata yang disaksikan langsung oleh Direktur Ritel dan Konsumer bank bjb Suartini, serta Direktur Utama PT. Agro Jabar, Kurnia Fajar. Kedua belah pihak menyepakati kerja sama yang merupakan realisasi sinergi dan kolaborasi antar BUMD Jawa Barat tersebut.
“bank bjb senantiasa menunjukan komitmen tak terbantahkan untuk memajukan perekonomian Jawa Barat. Berbagai fasilitas jasa dan layanan keuangan yang dikembangkan perseroan, serta berbagai program yang digulirkan, senantiasa bernapaskan semangat untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan arah orientasi bagi kemajuan bersama,” ujar Suartini.
bank bjb senantiasa mendukung kegiatan usaha yang memiliki fundamental keuangan dan sustainabilitas usaha terkategori baik, sebagaimana dimiliki oleh PT. Agro Jabar. Penerapan good corporate governance (GCG) serta budaya compliance juga merupakan salah satu aspek penilaian yang diterapkan oleh bank bjb dalam rangka penyaluran kredit yang berkualitas.
Fasilitas kredit yang diberikan akan dipergunakan dalam rangka mendukung budidaya jahe dan kentang. PT. Agro Jabar sendiri merupakan perusahaan BUMD Jawa Barat yang bergerak dibidang agribisnis/budidaya tanaman pangan.
Sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) perseroan di tahun 2020, PT. Agro Jabar berencana melaksanakan budidaya jahe dan kentang. Dalam hal ini bjb menangkap adanya peluang kerjasama yang baik di mana perseroan memberikan dukungan pembiayaan kredit modal kerja dengan plafon Rp12,7 miliar. (rls)