JAKARTA – Pemerintah masih memikirkan dan mencari pulau-pulau kosong guna penanganan virus-virus menular. Di daerah itu nantinya akan dibangun, rumah sakit, laboraturium dan pusat karantina.
”Kita akan cari satu tempat kosong, kita punya ribuan pulau yang masih kosong. Rencana akan dipilih satu khusus untuk rumah sakit, bukan hanya untuk kasus Corona. Presiden minta yang jangka panjang disiapkan RS khusus yang menangani virus-virus menular,” papar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD Mahfud di Kantor Staf Presiden (KSP) Jakarta, Kamis (6/2).
Mahfud menyampaikan hal tersebut seusai dalam rapat koordinasi dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pariwisata Wishnutama, Menteri Sosial Juliari Batubara, Menteri Riset dan Teknologi sekaligus Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Amin Soebandrio, dan pejabat terkait lainnya.
”Pulaunya masih dicari,” kata Mahfud.
Terkait dengan seorang WNI asisten rumah tangga yang dinyatakan positif virus korona di Singapura, Mahfud mengatakan, pemerintah tidak mungkin membawa kembali ke dalam negeri.
”Tidak mungkin kita membawa orang terkena virus korona ke Indonesia. Sebab, pemerintah Tiongkok pun mengatakan tidak boleh bawa keluar. Jadi, yang di Natuna itu orang sehat semua. Cuma memang harus ikut prosedur internasional karena keluar dari sana harus 14 hari dahulu diisolasi di sana,” ungkap Mahfud.
Pada hari Minggu (2/2), pemerintah telah mengevakuasi 237 orang WNI ditambah satu orang WNA yang merupakan suami dari seorang WNI dari Provinsi Hubei, termasuk lima orang dari Kemenlu dan 42 anggota tim penjemput yang saat ini dikarantina di Natuna untuk memastikan mereka tidak tertular virus 2019-nCoV.
Di provinsi Hubei sebenarnya ada 245 WNI. Namun, empat orang WNI menolak untuk kembali ke Indonesia, sedangkan tiga orang tidak lolos pemeriksaan oleh pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk kembali ke Indonesia.
Menurut Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, KSP akan menjadi pusat informasi dan komunikasi dampak Koronavirus yang akan menggabungkan berbagai data dari Menkopolhukam, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, Menkominfo, Kementerian Sosial, BNPB, dan lembaga lainnya.
