JAKARTA– Pemerintah sudah mulai menghitung jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan dipindahkan ke Ibu Kota baru. Hanya PNS yang pensiun pada 2023-2024 yang tidak akan dipindah ke Kalimantan Timur.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo mengungkap, data terbaru jumlah PNS yang harus pindah ke Kaltim. Salah satunya jumlah PNS yang bakal pensiun pada 2023-2024 jumlahnya hampir 16-17 persen atau sekitar 20 ribuan.
Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), semua PNS di kementerian lembaga (KL) tingkat pusat harus pindah pada tahun 2023-2024 mendatang. Namun demikian, kata Tjahjo, ada pengecualian bagi pegawai yang mendekati pensiun pada periode itu.
“Iya semuanya, terus ditugaskan kepada KemenPAN-RB dan BKN untuk memetakan. Dari jumlah ASN KL yang ada di pusat Jakarta ada berapa. Setelah kami petakan ada 118.000-an sekian ya. Yang 2023-2024 pensiun itu hampir 16-17 persen (20 ribuan),” kata Tjahjo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/1).
Bagi PNS yang pensiun pada 2023-2024 tersebut dipastikan Tjahjo tidak akan dipindah ke IKN baru. Untuk menutupi kekurangan sesuai jumlah yang pensiun itu (sekitar 20 ribuan), akan ditutupi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kaltim dan CPNS baru.
“Jadi kekurangannya bisa diambilkan dari ASN baru dan ambil ASN yang ada di Kaltim, sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan lembaga yang ada,” jelas mantan Menteri Dalam Negeri ini.
Namun, kata mantan Sekjen PDIP itu, prosesnya tidak berhenti di situ. Sebab, KemenPAN-RB kemudian akan menyerahkan data para ASN yang akan migrasi ke IKN kepada masing-masing KL untuk dikroscek kembali.
“Kami akan menyerahkan kepada KL untuk dicek masing-masing. Istrinya kerja enggak? Kerja di mana? Kan banyak yang suami atau istri di pusat, istri atau suaminya kerja di daerah atau swasta. Kan ini harus dicek,” jelasnya.
Menurut Tjahjo, sesuai peraturan perundang-undangan, semua ASN harus siap ketika ditugaskan pindah ke mana pun. Hanya saja faktor keluarga menurutnya tetap harus menjadi pertimbangan.
“Kondisi-kondisi semacam ini (faktor keluarga, red) kami harus perhatikan. Jangan sampai dia nanti terpaksa pindah tetapi tidak konsentrasi kerja kan repot. Ini smart goverment, smart city ya. Ibu kota baru, jadi harus smart ASN,” tandasnya. (jpc/drx)
