SOREANG – Lima hari menjelang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di Kabupaten Bandung, Dinas Pemeberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bandung mengklaim segala persiapan di 199 Desa sudah siap.
Kepala DPMD Kabupaten Bandung Tata Irawan Subandi mengatakan, lima hari jelang pelaksanaan Pilkades serentak di 199 Desa di Kabupaten semua profosal pengajuan anggaran dari Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) sudah selesai ditindak lanjuti tinggal dicairkan.
”Alhamdulillah sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019, seluruh Desa atau P2KD di Kabupaten Bandung dengan jumlah 199 yang akan melaksanakan pelaksanaan pilkades, sudah menyampaikan profosal kepada kami. Semua sudah ditindaklanjuti, kami berharap kepada semua P2KD bisa memanfaatkan anggaran sesuai dengan profosal pengajuan yang disampaikan kepada kami,” kata Tata saat ditemui di ruang kerjanya di Soreang, Senin (21/10).
Menurutnya, semua terkait anggaran Pilkades serentak di 199 desa di Kabupaten Bandung sudah selesai. ” tinggal secara tekhnis pelaksanaan dan pemanfaat anggaran oleh P2KD bisa dimanfaatkan sesuai dengan pengajuan dan kebutuhan selama pelaksanaan pilkades,” katanya
Adapun terkait Panitia pengawasan (Panwas) Tata menjelaskan, sebagaimana diketahui pihaknya sudah menerima surat dari Polres terkait keanggotaan Babinkantibmas di Panwas dan juga menerima surat dari Dandim 0609 terkait hal yang sama. ”Intinya kedua surat tersebut, meminta bahwa anggota TNI dan Polri agar bisa bersikap netral yang dikeluarkan dari keanggotaan panwas. Oleh karena itu, kami akan menindaklanjuti dengan surat yang disampaikan bupati kepada para camat atau Sekcam selaku ketua Panwas. Pada intinya, tugas mereka tetap dilaksanakan sesaui tupoksi cuman tidak termasuk dalam keanggotaan panwas pilkades,” tuturnya.
Tata berharap dengan dikeluarkan dari keanggotaan panwas, para nggota TNI dan Polri masih tetap bisa menjalankan tugasnya sesuai tupoksi. ”Saya optimis dan meyakini, teman teman anggota TNI dan Polri masih tetap menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi. walau tidak termasuk ke dalam keanggotaan panwas pilkades,” akunya.
Disinggung terkait antisipasi rawan konplik di wilayah Tata menjelaskan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dan meminta kepada semua Camat di semua kematan untuk memetakan wilayah yang berpotensi konplik. ”Terkait pengawaman dan antisipasi konplik, kami sudah melakukan koordinasi dengan semua stakeholder terkait pilkades. Tidak sekedar DPMD, tapi melibatkan Kesbangpol, Satpol PP dan juga TNI Polri. Semua akan siang mengawal dan mengamankan pilkades,” ujarnya.
