SOREANG – Untuk mendorong suksesnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak yang akan dilaksanakan pada 26 Oktober 2019 mendatang. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) memberikan pelatihan dan bimbingan teknis (Bimtek) Santiaji kepada semua Anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
Kepala DPMD Kabupaten Bandung Tata Irawan Sobandi mengatakan, selain santiaji, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan para camat dan panwas terkait pembuatan surat suara. Pasalnya, surat suara tersebut dibuat di masing-masing desa yang melakukan Pilkades.
”Kami telah melakukan santiaji pada hari Senin dan Selasa kemarin. Ini tahapan terbarunya setelah sebelumnya kami melakukan pembentukan KPPS,” katanya saat ditemui di Soreang, Rabu (16/10).
Menurutnya, pelatihan santiaji diberikan kepada semua anggota KPPS Pilkades bertujuan agar mereka faham. Adapun untuk teknis pembuatan surat suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) masing desa yang melaksanakan pilkades. bentuknya seperti surat suara pada umumnya. Dimana didalamnya, wajib mencantumkan nomor, foto calon kepala desa, dan nama calon kepala desa.
”Sesuai dengan anggaran yang relatif kecil, maka pembuatan surat suara dilakukan oleh masing-masing desa. Yang akan mencetak yaitu panitia pemilihan kepala desa (P2KD),” jelasnya.
Tata menjelaskan, terkait masalah keamanan surat suara agar tidak mudah ditiru atau digandakan, menjadi tanggung jawab sepenuhnya P2KD. Sebab, mereka yang melakukan pencetakan. Ia menyikapi terkait keberadaan alat peraga kampanye yang saat ini sudah bermunculan, tetapi tidak mengindahkan estetika lingkungan. Padahal, sebelumnya sudah disosialisasikan tentang tata cara pemasangan alat peraga.
”Sudah kami sosialisasikan sebelumnya. Aturan yang tidak ada di perda maupun di perbup bisa diatur dengan tata tertib yang dikeluarkan P2KD. Kalau ada yang tidak tertib, diselesaikan P2KD dengan merujuk pada perjanjian awalnya bagaimana?. Karena masalah kearifan lokal begitu juga dengan tata tertibnya,” tegasnya.
Tata menambahakan, untuk mengatasi kerawanan konflik yang terjadi pada proses pelaksanaan Pilkades, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Polres Bandung, Kodim, dan juga Satpol PP. selain itu, pihaknya sudah melakukan pendekatan kepada aparat kewilayahan untuk ikut berpartisipasi dalam menyukseskan Pilkades.
