Eko berpandangan, bahwa untuk bicara mengenai kemiskinan adalah bicara aktivitas ekonomi yang mampu membuat orang-orang terutama di desa keluar dari kemiskinan.
Meurutnya, kemiskinan terjadi karena tidak ada aktivitas ekonomi di daerah-daerah tersebut. Salah satu faktor tidak adanya aktivitas ekonomi yaitu ketiadaan infrastruktur.
Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah secara masif membangun infrastuktur bukan hanya yang besar-besar tapi yang kecil-kecil di desa.
“Seperti yang kita kerjakan sekarang,. Begitu infrastrukturnya ada, kita melakukan pendampingan dengan melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti swasta, BUMN, perbankan, supaya ada pendampingan,” jelasnya.
Kalau ada economic activity, imbuhnya, otomatis kemiskinan akan berkurang, masalah-masalah di SDGs seperti edukasi, stunting, otomatis akan terselesaikan. Menurutnya, kunci agar hal tersebut dapat teraih yakni berada di pendampingan serta stakeholder yang terlibat.
Eko memberikan paparan tentang inovasi pembiayaan SDGs untuk pembangunan desa. Menurutnya perlu bisnis model untuk aktivitas ekonomi dengan menerapkan bisnis model pembangunan desa melalui program unggulan Kemendes PDTT yaitu pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Output dari pembiayaan, kalau yang kita lakukan adalah mempertemukan private sektor dengan pimpinan daerah, karena usulan yang paling tahu itu pimpinan daerah. Dari situ terjadi kesepakatan, kita tinggal bantu, pemerintah dari kementerian terkait, termasuk dari bank. Dan buat bank dengan uang yang sama itu dipakai untuk modal kerja BUMDes, memberikan KUR kepada petani dan kepada dunia usaha,” terangnya.
Bisnis model seperti itu menurutnya mudah di ditiru oleh masyarakat. Kuncinya adalah bagaimana mengurangi kemiskinan karena pemerintah yang banyak memberikan subsidi-subsidi justru pada akhirnya membuat masyarakat menjadi tergantung.
Baca juga: Pesona di Lhoknga, Desa Wisata Hingga Sunset di Pantai
Ia menegaskan kembali bahwa menghapus kemiskinan terutama di desa-desa dan daerah tertinggal kuncinya menciptakan aktivitas ekonomi. Di samping pengembangan infrastruktur (konektivitas jalan, listrik, internet), juga yang tak kalah penting adalah kerja sama dengan bank, kerja sama dengan BUMDes, pihak swasta dan lain-lain.
Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro mengatakan tujuan SDGs sangat ambisius. Upaya pembiayaan tidak bisa bergantung pada APBN. SDGs multiplatform, melibatkan banyak pihak untuk kerja bersama dan membiayai bersama. (mg1/fin/yan)
