JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani mengatakan bila nanti beberapa partai diluar koalisi bergabung ke koalisi. Maka sikapnya perlu berbanding lurus dengan kebijikan-kebijakan pemerintah selama lima tahun mendatang.
Hal tersebut ditegaskan Arsul menyusul adanya pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyonono (SBY), baru-baru ini. Pertemuan ini menjadi sinyal merapatnya Demokrat ke koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin.
”Artinya, boleh kritis terhadap pemerintah sebagai fungsi pengawasan. Namun sikap dan perilakunya jangan mencerminkan partai tersebut berada di luar koalisi. Padahal sejatinya partai itu bagian dari kabinet di pemerintahan,” tegas, Asrul, melalui sambungan telepon, Jumat (11/10).
”Bagi PPP yang penting setiap partai yang berkoalisi perlu tertib menjaga etika koalisinya terhadap pemerintahan,” imbuhnya.
Menurutnya, mengenai bergabung atau tidaknya Partai Demokrat ke dalam koalisi. PPP mengetahui itu adalah wilayah Presiden.
”Presiden paling tahu yang dibutuhkan pemerintahannya di lima tahun ke depan. Jadi soal peluang koalisi dengan partai lain, PPP menyerahkan kepada Pak Jokowi untuk mempertimbangkannya,” ujarnya.
Namun demikan Arsul menegaskan tidak takut kehilangan atau berkurangnya jatah kursi menteri, jika partai-partai yang selama ini oposisi bergabung ke pemerintah. Arsul meyakini, Presiden Jokowi tak akan meninggalkan partai berlogo kabah ini.
”Jadi Pak Jokowi enggak akan meninggalkan PPP kok,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden ke-7 Jokowi mengungkapkan pertemuannya dengan Presiden ke-6 yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, SBY membahas masalah koalisi pemerintah.
Jokowi mengatakan, mengenai peluang Demokrat bergabung ke koalisi belum sampai kepada keputusan. Namun peluang Demokrat bergabung ke koalisi dibahas di pertemuan dengannya.
“Kita bicara itu. Tapi belum sampai sebuah keputusan,” ujar Jokowi di kompleks Istana Negara, Jakarta, Kamis (10/10).
Jokowi berujar, di pertemuan tersebut, dirinya dan SBY tidak membicarakan mengenai nama yang bakal diusung Demokrat untuk menjadi menteri di kabinet jilid II yang ia pimpin. Termasuk belum menyodorkan putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).(jpc/ziz)
