JAKARTA – Partai Demokrat sudah terang-terangan siap bergabung dalam pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Bahkan partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini sudah mengajukan 14 program prioritas partai kepada Presiden Joko Widodo. Sedangkan calon menteri yang disodorkan adalah Agus Hartimurti Yudhoyono (AHY).
”Sebanyak 14 program yang diserahkan kepada presiden merupakan hasil interaksi dengan masyarakat. Program tersebut untuk 5 tahun ke depan. Ini sudah kami komunikasikan dengan pemerintah,” kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.
Dia berharap program prioritas itu dapat diterima. Menurut Syarief, Jokowi memberikan respons positif terhadap konsep tersebut. Program prioritas yang diajukan di antaranya pengentasan kemiskinan, ekonomi rakyat, dan kebijakan di bidang energi.
”Pertama, menyangkut masalah ekonomi. Daya beli rakyat. Kedua, tentang kemiskinan. Ketiga, tentang pengangguran, lapangan pekerjaan, kebijakan luar negeri. Juga soal kebijakan energi,” paparnya.
Sementara terkait calon yang disodorkan kepada Jokowi, Syarief menyebut ada sejumlah kader terbaik. Salah satunya AHY. Putra sulung SBY itu dinilai paling menonjol di antara yang lain.
”Kader-kadernya sudah terbentuk. Kalau diminta tentu Demokrat siap memberikan yang terbaik. Mas AHY saya pikir salah satu yang paling menonjol saat ini. Dia sebagai representasi dari generasi milenial Indonesia yang dipersiapkan sebagai pemimpin ke depan. Tentu saya meyakini mas AHY siap,” imbuhnya.
Sementara itu, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Jokowi akan memprioritaskan kursi menteri bagi kalangan parpol koalisi. Soal itu adanya tiga kursi menteri bagi Partai Gerindra, menurut Hasto, itu menjadi hak prerogratif Presiden.
”Tapi tentu dalam demokrasi yang sehat, koalisi sebelum pilpres dan pasca pilpres di dalam kabinet itu seharusnya senafas dan sebangun,” tegas Hasto.
Dia mengatakan jika dalam perjalanannya dipandang perlu melakukan konsolidasi nasional untuk memperkokoh semangat gotong-royong, maka hal itu akan dibicarakan.
”Dalam penyusunan kabinet setelah bapak Jokowi-Ma’ruf dilantik, tentu basis pendukungnya dari Koalisi Indonesia Kerja. Dinamika boleh saja. Tetapi konstruksi demokrasi yang sehat, koalisi sebelum pilpres dan pasca pilpres adalah sebangun,” paparnya.
