NGAMPRAH– Pengesahan APBD-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah- Perubahan) Kabupaten Bandung Barat (KBB) 2019 yang tak kunjung rampung hingga saat ini, salah satu faktornya lantaran terganjal komunikasi dua lembaga antara DPRD KBB dengan Pemkab Bandung Barat.
“Sampai hari ini, pemerintah daerah belum mengajak diskusi kepada kami, terkait substansi Raperda APBD-P 2019 yang akan dibahas, jadi waktunya sangatlah sempit,” kata Bagja Setiawan, Ketua DPRD KBB Sementara, dalam keterangan tertulisnya yang diterima Jabar Ekspres, Sabtu (21/9/2019).
Bagja juga memaklumi, saat ini Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna cukup padat dengan sejumlah agenda. Terutama tengah fokus pada evaluasi kinerja satu tahun AKUR (Aa Umbara-Hengki Kurniawan) yang jatuh pada 20 September 2019 kemarin. “Kami memaklumi agenda bupati padat sekali, terutama beberapa waktu ke belakang dalam mengevaluasi satu tahun AKUR, sehingga pembahasan APBD-P menjadi tidak prioritas,” katanya.
Bagja juga menyoroti beberapa poin penting yang harus dikoreksi ketika rapat penyelarasan dengan Banggar (Badan Anggaran) periode yang lalu (2014-2019). “Itu pun belum dilaporkan kepada kami soal hasil rapat penyelarasan dengan banggar yang sebelumnya. Memang APBD-P, bukanlah hal yang wajib untuk dilakukan, sehingga bagi kami tak keberatan bila Pemkab memang menganggap tidak ada hal-hal yang urgent sehingga APBD-P tidak perlu untuk dibahas,” tegasnya.
Selain persoalan komunikasi dengan Pemkab, kata Bagja, hal lainnya yang saat ini tengah dikejar yakni pembentukan alat kelengkapan dewan beserta pemilihan unsur pimpinannya.
“Beberapa hal yang belum diselesaikan di antaranya pembentukan alat kelengkapan dewan beserta pemilihan unsur pimpinannya yang selanjutnya harus di paripurnakan,” ujarnya.
Di sisi lain, Bagja juga memastikan, bahwa surat dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang SK (surat keputusan) Gubernur Jawa Barat terkait peresmian pengangkatan Pimpinan Defenitif DPRD KBB periode 2019-2024 sudah diterbitkan sejak 19 September 2019. “Kita akan mengagendakan paripurna pelantikan hari Selasa tanggal 24 September 2019,” ungkapnya.
Bagja menyebutkan, unsur pimpinan definitif yang akan dilantik yakni Rismanto dari PKS (Ketua DPRD KBB), Ida Widaningsih dari PDIP (Wakil Ketua I DPRD KBB), Pipih Supriati dari Partai Gerindra (Wakil Ketua II DPRD KBB), dan Ayi Sudrajat dari Partai Golkar (Wakil Ketua III DPRD KBB). “Setelah pelantikan itu, pimpinan kemudian mengumumkan alat kelengkapan dewan. Sehingga pada Rabu, 25 September 2019 itu, sudah ada pimpinan komisi, pimpinan Banleg (Badan Legislasi), pimpinan Badan Kehormatan, dan sebagainya,” katanya.
