BANDUNG – Untuk menyeleraskan program pembangunan antara daerah Kabupaten/Kota dan Pemdaprov Jabar, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan melakukan komunikasi atau koordinasi dengan seluruh kepala daerah sebanyak tiga kali.
Menurutnya, rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum dalam rangka sebagai wakil pemerintahan pusat (KOPDAR-GWPP) setahun tiga kali.
’’Ini dilakukan untuk mempererat komunikasi dan koordinasi dalam pembangunan Jabar,’’jelas pria yang akrab disapa kang Emil ketika usai memimpin rapat koordinasi, Senin, (16/9).
Dalam rapim tersebut, diketahui setiap kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mamaparkan progres pembangunan selama satu tahun dalam mewujudkan visi Jabar Juara Lahir Batin.
Setelah rapim selesai, pria yang akrab disapa Emil ini mengatakan tahun pertama masa kepemimpinannya dengan Uu Ruzhanul Ulum masih dalam tahap membangun fondasi dan menanam gagasan.
Sementara itu, lanjut dia, untuk tahun kedua adalah untuk mengakselerasi semua program yang dicanangkan. Sedangkan, tahun ketiga merupakan untuk meraih hasil. Sebab ada juga beberapa program kerja yang bisa dipanen nanti di tahun ke tiga.
“Maka, rapim kali ini, secara umum, lebih melakukan evaluasi apa yang sudah kita kerjakan,” imbuhnya.
Diberitakan sebelumnnya acara Kopdar (Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) pada Triwulan II pernah digelar di Resort Prima Sangkanhurip, Kabupaten Kuningan, pada Kamis (11/7).
Pemdaprov Jabar rencananya akan memberikan bantuan keuangan sekitar Rp 200 miliar untuk setiap Kabupaten/Kota pada 2020. Bantuan ini diberikan berdasarkan usulan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Emil mengatakan, untuk membangun Jabar secara keseluruhan dibutuhkan anggaran Rp 800 triliun. Sedangkan, APBD Jawa Barat hanya Rp 35triliun.
“Per hari ini kita hanya sanggup di Rp 200-an miliar per daerah. Kalau dirata-rata segituh,” kata Emil.
Selain itu, Emil juga menyatakan bahwa bantuan keuangan yang akan diberikan Pemdaprov Jawa Barat kepada Pemda Kabupaten/Kota tidak sembarangan. Bantuan diberikan berdasarkan kriteria tertentu, seperti jumlah penduduk dan capaian prestasi daerah.
“Kita memberikan (bantuan keuangan) tidak asal memberi, tapi datang dari berdasarkan kualitas dan jumlah penduduk. Kemudian, prestasi Kabupaten/Kota yang bisa dikasih lebih,” ucapnya.
