Dia mengatakan bahwa percepatan pembangunan daerah tidak serta merta hanya melalui jalan pemekaran saja. “Gunakanlah pendekatan penguatan internal melalui reformasi birokrasi, kelembagaan, pegawai, tata kelola, dan lain-lain,” katanya.
Karena, lanjutnya, mau dimekarkan atau tidak tujuannya sama agar masyarakat sejahtera, pelayanan publik bagus, dan daya saing bagus. “Kalau dimekarkan kemudian mereka turun, ya gak ada gunanya. Perlu kajian komprehensif,’’ tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil menilai, wacana penggabungan Kota Bekasi ke dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta tidak relevan dalam konteks pemekaran wilayah.
Diketahui, Pemkot Bekasi mendapatkan tawaran untuk menjadi bagian dari Pemprov DKI Jakarta. Tawaran itu datang saat Kota Bekasi diminta tanggapannya terkait wacana pemekaran Pemprov Jabar menjadi Pemprov Bogor Raya yang disampaikan Wali Kota Bogor Bima Arya dan Bupati Bogor Ade Yasin, beberapa waktu lalu.
Gubernur yang akrab disapa Emil itu menjelaskan, wacana pemekaran Provinsi Bogor Raya dari Provinsi Jabar tidak relevan. Hal yang sama berlaku juga dengan wacana penggabungan Kota Bekasi dengan Provinsi DKI Jakarta.
Emil menjelaskan, wacana pemekaran wilayah sejatinya bertujuan mengoptimalkan kinerja pelayanan publik. Karenanya, pemekaran wilayah akan relevan jika dilakukan di tingkat kabupaten/kota, bukan provinsi dengan pembentukan daerah otonomi baru (DOB).
“Ada obrolan pemaparan kembali Bogor Raya. Ini kurang relevan (untuk jadi provinsi), yang relevan itu pemekaran kabupaten/kota karena isu pemekaran itu ada pada pelayanan publik yang terlalu jauh, yang terlalu repot,” tutur Emil.
Emil menegaskan, penjelasan serupa berlaku terhadap wacana penggabungan Kota Bekasi ke DKI Jakarta. Emil pun mengiyakan saat disinggung bahwa Bogor Raya dan Kota Bekasi akan lebih baik tetap berada dalam wilayah Provinsi Jabar.
“Komentarnya sama saja, tidak relevan dalam konteks provinsi. Lebih relevan dalam pemekaran daerah tingkat dua,” tegas Emil. (yan).