“Karena KPK tidak menindaklanjuti dan merekomendasikan perbaikan sistem terhadap institusi yang bersangkutan dari setiap operasi tangkap tangan yang dilakukan,” tuturnya.
Kemudian, kata Masinton, pimpinan KPK juga harus membantu tugas pemerintah menciptakan dan membangun sistem antikorupsi di setiap lembaga pemerintahan pusat hingga daerah, termasuk BUMN dan BUMD. Sebelumnya, 40 calon pimpinan KPK telah mengikuti ujian profile assestment yang dilakukan pada 8-9 Agustus 2019 di gedung Lemhanas, Jakarta.
Dari 40 orang itu, latar belakangnya adalah akademisi/dosen 7 orang, advokat/konsultan hukum du a orang, jaksa tiga orang, pensiunan jaksa satu orang, hakim satu orang, anggota Polri enam orang, auditor enam orang, komisi kejaksaan/komisi kepolisian nasional satu orang, komisioner/pegawai KPK 5 orang, PNS empat orang, pensiunan PNS satu orang, dan lain-lain lima orang. (ful/fin)
