DPD kali ini juga dipastikan steril dari unsur partai politik. Kondisi itu berbeda dengan periode 2014-2019, dimana sejumlah anggota DPD merangkap sebagai pengurus parpol. Bahkan kursi ketua DPD sampai saat ini masih dijabat Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang.
Di sisi lain, DPD RI membutuhkan pemimpin yang mampu mewujudkan Nawacita Joko Widodo (Jokowi). Tujuannya, agar bisa mempercepat pembangunan di daerah.
Itu diungkapkan oleh Pengamat Kebijakan Sosial dan Publik dari Universitas Padjajaran (Unpad) Didin Muhafidin. Menurutnya, DPD RI memerlukan pemimpin yang berpengalaman di kancah daerah dan nasional. Sehingga dapat menjembatani aspirasi daerah di tingkat pusat. Selain itu, pemimpin DPD juga mesti memiliki hubungan yang baik dengan partai politik.
”Harus punya pengalaman di pemerintahan pusat, dan daerah. Kalaupun pernah aktif di partai atau pernah di DPR itu tidak masalah. Malah bagus. Karena tugas pemimpin DPD itu harus mampu menjalin hubungan dengan elit di pemerintahan ataupun di DPR,” ujar Didin dalam keterangan tertulis yang diterima, belum lama ini.
Didin yang merupakan Dewan Penasehat Forum Rektor Indonesia itu menilai, saat ini fungsi DPD masih belum terlihat dalam meningkatkan kesejahteraan daerah. Padahal, DPD memiliki peran yang cukup penting dalam memajukan pembangunan di daerah.
”Tak bisa dipungkiri, kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa tak bisa dilepaskan dari kondisi di daerah. Karena itu, keberadaan DPD tentunya dibutuhkan untuk menjamin kesejahteraan setiap daerah di Indonesia,” katanya.
Dewan Penasehat KADIN Jawa Barat itu juga menilai, negara bisa bebas dari kemiskinan jika DPD diberdayakan dengan maksimal. Sebab, DPD sangat mengetahui kondisi dan potensi di setiap daerah. (bbs/jpg/rie)