”Kita lihat apakah memenuhi kriteria, pengajuan dilakukan lewat kelurahan dan nanti akan diverifikasi juga. Kalau ternyata punya kendaraan, punya rumah besar, otomatis dicoret,” ungkapnya.
Perihal sosialisasi penonaktifan ini, lanjut Agustus, sudah dilakukan BPJS Kesehatan. Sosialsasi jelas harus dilakukan agar tidak menimbulkan gejolak di kalangan masyarakat.
”Sepertinya sudah dilakukan oleh BPJS Kesehatan melalui kader di lapangan. Masyarakat perlu mengetahui informasi tersebut agar tidak menimbulkan gejolak,” pungkasnya.(mg3/ziz)
