Menurut dia dibukanya akses data pribadi di semua level berdasarkan keputusan menteri dan UU namun tidak untuk badan hukum. Herman menilai jangan sampai data pribadi masyarakat tiba-tiba ada di lembaga yang tidak ada hubungan langsung, berbeda ketika masyarakat berurusan dengan sebuah bank yang membutuhkan KTP-E sebagai dasar atas keabsahan domisili dan identitasnya.
Menurut dia, hal itu akan bermasalah kalau secara kolektif data itu diakses tanpa pemberitahuan dan dasar hukum yang kuat dan aksesnya terbatas pada kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan oleh institusi negara atau badan hukum Indonesia yang membutuhkan verifikasi. (ful/fin)