BANDUNG – Setelah Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Iwa Karniwa ditetapkan jadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Senin malam ( 30/7), Kalangan DPRD Jabar ramai mengomentari pemberitaan itu.
Wakil Ketua Fraksi Gerindra yang juga Wakil Ketua Komisi IV Daddy Rohanadi mengaku sangat prihatin dengan ditetapkan Sekda Jabar, Iwa Karniwa sebagi tersangka oleh KPK.
“Saya sangat prihatin. Kok Sekda ditangkap. Mau bagaimana pun dia kan Sekda kita. Ya ini kan urusan hukum kalangan dewan pasti sangat prihatin,” ujarnya saat di hubungi Jabar Ekspres Senin malam (30/7).
Dia mengatakan, belum tahu pasti tindakan kedepan Pemprov Jabar. Apakah biro hukum akan memberikan bantuan atau tidak.
“Ini ya kan kalau sudah urusan hukum susah kan, tapi tidak tau kan dari biro hukum tapi untuk di DPRD Jawa Barat tidak biro hukum tapi yang ada biro hukum di Sekdakan,” kata dia.
Kendati begitu, pihaknya sangat menyayangkan apa yang telah menimpah Iwa Karniwa. Seharusnya masalah ini tidak perlu terjadi jika saja tidak bermain-main dalam urusan perizinan.
“Jangan main-main lah dengan urusan perizinan, pengurusan perizinan seolah-olah bisa dimainkan kan,” cetus Daddy.
Selain itu, angota komisi IV Abdul Hadi Wijaya mengaku, sangat terkejut sekaligus kecewa dengan penetapan Sekda Jabar oleh KPK.
“Terkejut dan sangat kecewa ternyata sampai-sampai dia menjadi tersangka di KPK untuk urusan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR),” Sesal Hadi.
Untuk itu, dia meminta kepada Gubernur Jawa Barat agar segera menonaktifkan Iwa Karniwa dari jabatan Sekda. Sehingga, dalam menghadapi proses hukum bisa fokus dan setiap warga negara berhak membela diri saat ditimpa masalah hukum dan Pemprov Jabar bisa memberikan bantuan hukum.
“Saya secara pribadi dan sebagai anggota dewan meminta kepada Gubernur agar menonaktifkan karna bersangkutan bisa konsentrasi pada proses hukumnya,” ucap Hadi.
Dia berharap, ditetapkannya Sekda sebagai tersangka tidak menganggu jalannya pemerintahan. Terlebih, DPRD Jabar sendiri sedang membahas perencanaan anggaran 2019 dan 2020.
“Ini harus jadi pembelajaran kepada semua pejabat profesional agar benar-benar bisa menjaga diri dan tidak terlibat dalam politik praktis,” tutup Hadi
