“Kenapa pengentasan kemiskinan di era Pak RK lebih banyak di desa dibandingkan perkotaan? Pertama karena itu sudah jadi komitmen awal beliau. Kedua, kemiskinan di kota disebabkan urbanisasi dimana warga tanpa skill dan keahlian berbondong datang ke kota. Akhirnya mereka jadi pengangguran dan miskin di kota. Nah dengan program berbasis desa ini, diharapkan dapat menekan urbanisasi. Buat apa merantau ke kota jika di desanya mereka sudah sejahtera. Jika sudah begitu, otomatis kemiskinan di kota menurun,” jelas Hermansyah.
Menurut Hermansyah, harus diakui Pemdaprov Jabar sebagaimana provinsi lain di Indonesia memiliki keterbatasan anggaran. Namun itu bukan halangan untuk berhenti membangun. Salah satu cara yang gencar dilakukan adalah melobi pemerintah pusat dan pihak lain agar mau mengeluarkan dana, tentunya dengan skema pembiayaan kreatif yang sesuai prosedur.
“Pak RK sudah menyatakan bahwa untuk Jabar Juara Lahir Batin butuh Rp800 triliun, sedangkan APBD Provinsi hanya Rp35 triliun. Itu sebabnya, Pemdaprov Jabar tidak lelah berkolaborasi dengan terutama swasta baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menyiasati keterbatasan anggaran,” katanya.
Hermansyah menambahkan, berbagai program berbasis desa dan digital yang diusung RK tentu saja masih banyak yang perlu dibenahi. Namun, semangat yang coba dihadirkan bagus dan menginspirasi. Perlu dukungan dari semua stakeholders dalam mendukung pembangunan.
“Dengan pentahelix pembangunan, birokrasi, akademisi, komunitas, swasta, dan media, Pemdaprov Jabar mencoba tetap di jalur itu,” katanya. (*)
