BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengingatkan lelang pengadaan barang dan jasa di sektor konstruksi harus mengutamakan kualitas, bukan menomorsatukan harga murah.
Hal ini agar kualitas pembangunan meningkat dan pemerintah tidak perlu lagi mengeluarkan anggaran untuk perbaikan pada masa mendatang.
“Kultur yang penting menang dulu kualitas gimana harus diubah, yaitu yang menang secara ilmiah dan terbukti kualitasnya paling benar walaupun rangking dia bukan yang termurah,” kata Ridwan Kamil ditemui usai membuka acara rapat Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, di Hotel Papandayan, Kota Bandung, Kamis (4/7/19).
“Ada gedung milik pemerintah baru setahun harus dianggarkan lagi untuk perbaikan atap yang bocor, toilet rusak dan kerusakan lainnya. Kalau rezim paling murah yang menang ini terus berlanjut akan membuat kualitas pembangunan kita jadi buruk dan tetap saja kita harus keluarkan anggaran untuk perbaikan,” ungkapnya.
Selain itu, penyebab lain kualitas pembangunan menjadi buruk adalah banyak pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara langsung tanpa proses lelang. Alih-alih mempercepat pembangunan kenyataannya untuk menghindari agar tidak ada lelang.
“Saya contohkan ada di salah satu kabupaten proyek yang dilelang nilainya hanya Rp80 miliar sementara proyek langsung tanpa lelang Rp200 jutaan tapi sering dan nilainya menjadi Rp400 miliar. Seharusnya kan dibalik, dahulukan yang skala besar dilelang, baru sisanya karena kebutuhan dan kecepatan pengadaan secara langsung tanpa lelang,” jelasnya.
Untuk itu Emil akan mengusulkan kepada Kemendagri agar membatasi nilai yang dilakukan melalui pengadaan langsung tanpa lelang.
“Kalau boleh ada aturan dari Kemendagri yang membatasi nilai dalam pengadaan langsung. Ini urgent kalau boleh saya request karena terjadi di seluruh Indonesia. Itulah kenapa kualitas infrastrukturnya kurang,” tuturnya.
Dalam kepemimpinannya di Jawa Barat, Emil ingin semua pembangunan berkualitas yang datangnya dari sebuah pengerjaan dan pembelian barang/ jasa dari proses yang baik. Pemdaprov Jabar pun terus berinovasi, mengperbarui teknologi dan regulasi untuk memastikan kualitas pembangunan dan tidak ada celah untuk modus korupsi.