”Sesuai dengan program sabilulungan dan penguatan peran serta pungsi DPRD, untuk menuju pembangunan kabupaten Bandung yang lebih maju dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (adv/rus)

MANFAAT LHKPN

Penyediaan sarana kontrol masyarakat
Jujur,Terbuka & Tanggung Jawab
Pendeteksian dini dalam pencegahan korupsi

DASAR HUKUM

Tentang PN yang bersih dan bebas dari KKN UU 28 th 1999
Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU 30 th 2002
Tentang Tata Cara Pendaftaran,Pengumuman,Dan Pemeriksaan LHKPN KEP KPK 07/KPK/2/2005

KEWENANGAN KPK DALAM MENANGANI LHKPN (UU 30 TAHUN 2002)

Pasal 5 ayat 2 Bersedia diperiksa Harta kekayaannya Sebelum, selama, dan sesudah menjabat
Pasal 5 ayat 3 Melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat

REGULASI PENDUKUNG LHKPN LAINNYA UNTUK EKSEKUTIF

SE MENPAN: SE/03/M.PAN/01/2005
- Penetapan Jabatan Strategis
- Pejabat Eselon 2 dan setara
- Kakantor di lingkungan Depkeu
- Pemeriksa Pajak
- Auditor
- Pejabat Perizinan
- Pejabat Pelayanan Masyarakat
- Pejabat Pembuat Regulasi
SE MENPAN: SE/05/M.PAN/4/2006
- Memerintahkan Pimpinan Instansi untuk:
- Mengeluarkan Penetapan Wajib LHKPN
- Menugaskan unit kepegawaian untuk mengelola LHKPN
- Menugaskan SPI untuk memonitor penyampaian
SE MENPAN: SE/01/M.PAN/2008
- Memerintahkan Pimpinana Instansi untuk
- Tidak mengusulkan PNS untuk menduduki jabatan Eselon 1 apabila tidak menyampaikan LHKPN
- Tidak melantik PNS yang akan diangkat dalam jabatan apabila yang bersangkutan belum menyampaikan LHKPN