“Lihat saja di medsos. Pertikaian itu masih terjadi. Perdebatan itu makin meluas. Dari tudingan sembilan MK yang tidak adil sampai hasutan-hasutan yang tidak relevan. Lalu kenapa ini dibiarkan. Ini Tugas elite politik untuk meredam ini. Minimal ada caranya. Silahkan jika ingin mencalonkan diri pada 2024. Tapi sikap kenegarawanan itu diwujudkan,” urainya.
Disinggung soal kemungkinan langkah Prabowo untuk menyatu dalam koalisi kepemimpinan Jokowi, Azra tidak melihat itu. “Belum terlihat. Itu haknya. Tetap di luar pemerintahan pun itu haknya. Kami hanya berharap, masyarakat kembali menyatu, rukun. Lupakan 01 maupun 02,” sergahnya.
Terpisah Sekretaris Jenderal DPP PAN Eddy Soeparno berharap koalisi Indonesia Adil Makmur tidak berakhir, khususnya kerja sama partai dalam kontestasi politik ke depan. “Kalau nanti diputuskan parpol koalisi untuk jalan sendiri-sendiri, itu bukan berakhirnya kerja sama di antar partai yang mengusung Prabowo dan Sandi,” kata Eddy Soeparno di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara IV, Jakarta, kemarin.
Dia mengatakan, apapun opsi yang diambil dan diputuskan parpol koalisi, kalau disepakati untuk tetap bersama-sama maka diharapkan mampu membangun sebuah agenda bersama ke depan.
Eddy mengatakan, banyak agenda politik ke depan, sehingga kebersamaan, kerja sama dan sinergi yang sudah dicapai selama 10 bulan, bisa dilanjutkan. “Misalkan ke depan ada pilkada serentak, itu kita bisa bekerja sama dengan partai koalisi pengusung Prabowo-Sandi ataupun dengan partai lain tentunya,” ujarnya. (ful/fin)
