“Iya, kami harap masyarakat dan tak perlu khawatir terhadap kondisi keamanan di ibu kota, dan rencana awal pengamanan tak akan menutup banyak jalan-jalan protokol layaknya pengamanan aksi 22 Mei 2019 lalu,” ungkap Asep.
Namun demikian, lanjut Asep, rencana awal itu bisa berubah juga dengan melihat situasi yang berkembang nanti. Tapi pihaknya berharap masyarakat tetap tenang dan beraktivitas seperti biasa. Sebab jalan-jalan protokol tidak akan terganggu.
Adapun saat ini, kata Asep, Polri sudah melakukan berbagai upaya preventif untuk memastikan sidang berjalan aman. Termasuk mencegah massa dari luar daerah berbondong-bondong menuju Jakarta jelang sidang perdana MK.
“Iya, salah satu upaya itu polri telah mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, agar tidak berbondong-bondong menuju Jakarta untuk menggelar aksi di depan MK saat sidang digelar,” ucap mantan Kapolres Metro Bekasi tersebut.
“Selain itu, Kita juga menyampaikan kepada warga masyarakat, sebagai sebuah pembelajaran kita kejadian pada tanggal 21-22 Mei tidak perlu lagi terjadi. Jadi sudah ada upaya pencegahan agar tidak datang ke Jakarta,” pungkasnya.
Terpisah Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu pengamanan sidang gugatan PHPU di MK dilakukan secara profesional. Karenanya jika terjadi pelanggaran saat memantau jalannya sidang akan dihukum.
“Ya kita secara profesional lah (melakukan pengamanan gugatan Pilpres di MK). Mulai sekarang kita ingatkan, polisi mengingatkan, nanti kalau (unjuk rasa) begini, harus begini. Sudah diingatkan, kalau terjadi (pelanggaran) dihukum begitu, ya jangan marah,” ucap Ryamizard kepada wartawan di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (12/6).
Ryamizard mengatakan pihaknya hingga kini belum menerima laporan soal adanya potensi kerusuhan seperti yang terjadi di Bawaslu pada 21-22 Mei. Namun memang ada ketakutanakan terjadinya kerusuhan kembali.
“Sementara belum ada (laporan), kemarin kan ditakutkan, kita tunggu aja dari pemda ya, tapi kelihatannya belum ada,” ucap Ryamizard. (mg4/fin/yan)
