NGAMPRAH– Kegiatan operasi pasar murah (OPM) pada Ramadan tahun ini akan di pusatkan di dua kantor kecamatan yakni Cipendeuy dan Cikalongwetan yang digelar pada 23 dan 24 Mei, dengan menyiapkan 10 ribu paket dari bantuan Disperindag Jawa Barat. Kegiatan tersebut untuk memberikan keringanan bagi masyarakat serta menekan harga di pasaran bila terjadi lonjakan harga.
“Tahun ini kami mendapat bantuan dari Disperindag Jabar sebanyak 10 ribu paket untuk kegiatan operasi pasar murah. Pelaksanaan kegiatan selama dua hari di dua kecamatan. Termasuk kami juga sudah berkoordinasi dengan setiap desa untuk jumlah penerima dalam kegiatan operasi pasar tersebut,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Bandung Barat, Maman Sulaeman, belum lama ini.
Maman menyebutkan, paket yang akan dijual tersebut terdiri dari beras 5 kg, gula 3 kg dan minyak goreng 3 kg dengan harga Rp 60 ribu/paket. “Untuk harga normalnya satu paket ini mencapai Rp 130 ribu, karena mendapat subsidi dari pemerintah provinsi menjadi Rp 60 ribu saja. Kami harapkan operasi pasar ini bisa mengurangi beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok selama Ramadan,” kata Maman seraya menyebutkan untuk Cikalongwetan mendapat 5.200 paket dan Cipendeuy 4.800 paket.
Alasan memilih dua lokasi ini, kata Maman, atas dasar keadilan untuk memenuhi harapan masyarakat dalam mendapatkan sembako murah. Tahun 2018 lalu, operasi pasar murah digelar di Kecamatan Cililin, Gununghalu, Sindangkerta hingga Rongga. “Tahun sekarang ganti lokasi sehingga masyarakat juga bisa mendapatkan paket murah ini secara bergantian. Untuk data penerima, kami berpatokan pada data miskin yang ada di Dinas Sosial,” ungkapnya
Ke depan, ujar dia, Pemkab Bandung Barat akan berusaha mengalokasikan anggaran agar bisa menggelar kegiatan yang sama. Sehingga kuota paket akan lebih banyak diterima oleh masyarakat di berbagai daerah. “Untuk tahun depan akan kita usulkan lagi agar kegiatan operasi pasar murah tidak hanya dari bantuan provinsi, tapi juga ada alokasi dari APBD kabupaten. Tahun sebelumnya pernah diusulkan tapi belum terealisasi,” terangnya.
