“Jangan minta ke partai, kalau minta partai, ya, jadinya jaksa agung rasa partai nanti donk. Nantinya, Jokowi bisa dianggap lebih mementingkan suara partai dan ini bahaya,” ujarnya.
Keputusan Jokowi pada saat itu dinilainya salah besar. Penunjukan posisi pimpinan penegakan hukum tersebut, kata dia, dinilai terlalu buru-buru. Kesalahan lain yang dilakukan Jokowi pada waktu itu, kata dia, tidak transparan dalam memilih jaksa agung.
“Buru-buru dan tidak transparan,” kata dia.
Hal itu terlihat dari tak jelasnya proses seleksi calon jaksa agung yang katanya melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (fin/yan)