BANDUNG – DPRD Jabar memberikan 54 rekomendasi kepada Gebernur Jawa Barat terhadap hasil Laporan Keuangan Pertanggungjawaban 2018.
Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari menjelaskan, terdapat beberapa catatan dari hasil rekomendasi DPRD Jabar salah satunya terkait pembentukan Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi pariwisata.
“Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus secara konsisten dalam upaya menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi pariwisata, sehingga pemerintah provinsi jawa barat harus bersiap mempersiapkan hal tersebut” ucap Ineu usai memimpin rapat paripurna, Selasa (30/4).
Dia mengatakan, pemprov Jabar harus secara fokus merencanakan pembangunan sektor-sektor unggulan seperti sektor pertanian, peternakan, perikanan untuk mendongkrak pendapatan daerah.
Selain itu, pihaknya juga memberikan perhatian mengenai belum optimalnya kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sehingga, diperlukan evaluasi mendalam terkait keberadaan BUMD yang masih belum memberikan kontribusi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Diperlukan evaluasi secara mendalam terkait BUMD, karena banyak BUMD yang didirikan bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pemprov tetapi selama ini belum secara optimal memberikan kontribusi,’’ kata dia.
Dia berharap, rekomendasi yang telah diterima oleh Gubernur Jawa Barat dapat secara cepat agar ditindaklanjuti.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, LKPJ TA 2018 merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara utuh sepanjang bulan Januari – Desember 2018.
“Alhamdulilah LKPJ akhir tahun anggaran 2018 telah dibahas oleh DPRD sesuai tata tertib DPRD melalui Panitia Khusus DPRD Provinsi Jawa Barat yang barusan telah disampaikan hasil pembahasannya,” ujar pria yang akrap di sapa Emil ini.
Dia mengatakan, semua rekomendasi pansus akan segera ditindaklanjuti, kekurangan yang ada akan diperbaiki, serta kinerja positif yang sudah terbukti akan ditingkatkan.
Salah satu tantangan yang harus segera diselesaikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, lanjut Emil, adalah jalan Tol Cisumdawu yang saat ini masih belum.
DPRD menaruh catatan salah satu faktor Bandara Internasional Kertajati di Kabupaten Majalengka belum maksimal beroperasi, karena disebabkan jalan tol penghubung Cileunyi–Sumedang – Dawuan ini belum selesai.
