NGAMPRAH– Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan Program Keluarga Harapan (PKH) efektif dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Bahkan, intervensi PKH sudah dilakukan sejak anak masih dalam kandungan atau pada ibu hamil.
“Komplementaritas Bansos PKH dengan bantuan sosial dan program subsidi lainnya berdampak signifikan dalam percepatan penanganan kemiskinan di Indonesia dan IPM,” kata Menteri Sosial di Aula HBS Cimareme Ngamprah, Jumat (12/4) dalam rilis yang diterima Jabar Ekspres.
Ia memaparkan bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup meningkat, karena dalam program PKH diintervensi sejak anak masih dalam kandungan, selama kehamilan, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan. “Ini untuk mencegah bayi tidak normal atau kematian bayi, Alhamdulillah cara ini mampu mendongkrak peluang hidup bayi,” katanya.
Pemerintah pada Rancangan APBN 2019 akan fokus membangun sumber daya manusia (SDM), selain meneruskan komitmen pemangunan infrastruktur fisik di dalam negeri. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan naik menjadi 71,98 pada 2019.
“Saya optimis target tersebut dapat tercapai dengan berbagai pendekatan. Selama empat tahun Pemerintahan Jokowi-JK indeks pembangunan manusia terus mengalami peningkatan. Terhitung pada 2014, IPM berada di angka 68,90 persen. Kemudian, di 2015 menjadi 69,55 persen, selanjutnya di 2016 sebesar 70,18 persen, dan pada 2017 mencapai 70,81 persen,” jelas Agus.
Agus menjelaskan pemerintah telah memutuskan menaikan anggaran PKH menjadi 34 triliun rupiah pada tahun 2019. Kenaikan anggaran tersebut juga diikuti kenaikan indeks bansos seperti bantuan ibu hamil dan anak balita masing-masing menjadi Rp 2,4 juta pada tahun ini.
Agus menyebutkan, bantuan sosial untuk Jawa Barat hingga April mencapai Rp 4,6 triliun lebih terdiri dari bantuan PKH sebesar Rp 3.088.631.800.000, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar Rp 1,449,074,880,000, Rastra sebesar Rp 75,955,400,000.
Khusus untuk Kabupaten Bandung Barat, bansos hingga April mencapai Rp 179.931.280.000 terdiri dari bantuan PKH sebesar Rp 144.623.600.000 untuk 73.931 Keluarga. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar Rp 34.307.680.000 untuk 77.972 Keluarga. Bansos KUBE sebesar Rp 100.000.000 untuk 100 keluarga. Sedangkan Bansos RS-Rutilahu sebesar Rp 900.000.000 untuk 60 rumah KPM.