NGAMPRAH– Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) harus melakukan terobosan dan inovasi, untuk mendukung pemerintah dalam rangka pembangunan ekonomi di Jawa Barat. Agar nantinya keberadaan para PKL bisa lebih diterima oleh masyarakat, mitra swasta, dan Badan Usaha Milik Daerah-Negara (BUMD-BUMN).
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Barat, M. Arifin Soedjayana mengatakan, kepengurusan APKLI harus memiliki program kerja yang jelas dan bisa berkolaborasi dengan pemerintah serta pihak-pihak lainnya.
“Kami akan coba dulu dari mindset. Selama ini kan PKL masih dianggap oleh masyarakat menganggu dan berjualan dimana saja. Itu yang akan kami lakukan, supaya mindset itu bisa berubah. Makanya pengurus harus mulai menginformasikan, APKLI itu seperti apa. Harus punya program kerja,” ujar Arifin saat diwawancarai usai pelantikan pengurus DPW APKLI Jabar periode 2018-2023 di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Minggu (7/4).
Arifin menuturkan, dalam hal revitalisasi pasar tradisional pun termasuk di dalamnya melakukan penataan PKL. Jangan sampai ada anggapan para PKL termarjinalkan. Sehingga, keinginan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, untuk melakukan satu kolaborasi membentuk pasar juara, bisa terealisasi di masa kepemimpinannya.
“Di Jabar ini pasar tradisional cukup banyak. Bagaimana salah satu penataan untuk memanusiakan PKL. Jangan sampai PKL tidak ditata dan sembarangan berjualandi pinggir jalan atau trotoar. Jangan sampai ada anggapan PKL termarjinalkan. Semua sama, tapi bagaimana nanti PKL memposisikan,” ungkapnya.
Dengan dilantiknya 31 orang pengurus DPW APKLI Jabar periode 2018-2023 ini, ia berharap, ada inovasi dan terobosan baru agar dikepengurusan saat ini lebih sukses dan membawa PKL di Jabar juara lahir batin, sesuai visi Pemprov Jawa Barat.
Ketua Umum DPP APKLI, Ali Mahsun mengungkapkan, kepengurusan APKLI harus memiliki komitmen untuk memajukan para PKL dan membuat usahanya maju serta berkembang. Sehingga, ia meminta pengurus APKLI segera turun langsung mendampingi PKL dan rakyat.
“Karakter revolusi industri 4.0 adalah solusi. Jadi APKLI bersama PKL sebagai pengusaha harus menjadi solusi bagi rakyat. Harus unggul menghadapi persaingan global. Nantinya PKL harus memiliki lahan dan lapangan usaha milik sendiri atau bersertifikat yang diakui pemerintah,” ujar Ali. (drx)
