JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy memprediksi tes Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) dilakukan awal Februari.
”Jika 159 ribu guru honorer K2 memenuhi syarat, semuanya akan diangkat PPPK. Selain tenaga pendidik, sektor lain yang juga akan mengangkat PPPK seperti tenaga kesehatan dan tenaga penyuluh pertanian. Tiga sektor tersebut dinilai memiliki kekurangan tenaga paling banyak di antara yang lainnya,” papar Muhadjir, kemarin (11/1).
Proses persiapan tes tersebut, lanjut dia, saat ini sedang berjalan. ”Seluruhnya akan kita panggil. Tentu berdasarkan by name, by address,” terang mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu.
Muhadjir Effendy juga meminta kepada sekolah untuk berhenti merekrut guru honorer. Muhadjir mengaku pihaknya ingin menyelesaikan masalah pengangkatan guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) saat ini. ”Oleh karena itu kami juga mengimbau sekolah jangan merekrut guru honorer lagi. Tolong beri saya kesempatan untuk menyelesaikan honorer yang sekarang ini,” kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Menurut Muhadjir, bila sekolah masih merekrut guru honorer pihaknya akan kesulitan menyelesaikan masalah pengangkatan honorer yang sampai sekarang tengah dilakukan. Dia mengatakan pihaknya tengah membangun sistem rekrutmen guru ddengan standar kualifikasi. ”Nah kalau sekolah terus-terusan mengangkat honorer, kapan kita selesai?” ujarnya.
Ditambahkan, pihaknya telah rapat di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk melakukan tes Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK).
Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menuturkan, secara teknis, proses rekrutmen PPPK tidak akan jauh berbeda dengan pengaturan seleksi CPNS. Hanya beberapa hal yang akan berbeda, salah satunya tingkat kesulitan seleksi.
”Begini ya, itu tesnya juga tidak sesulit penerimaan CPNS. Jadi akan tetap ada tes SKB (seleksi kompetensi bidang) dan SKD (seleksi kompetensi dasar) tapi bentuknya berbeda,” singkatnya.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo kaget dan sempat tak percaya seorang guru swasta yang tergabung dalam Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) mendapat gaji sekitar Rp 300 ribu sampai Rp 500 ribu per bulan. Jokowi mendapat informasi gaji tersebut dari pengurus PGSI yang hadir dalam Silaturahmi PGSI di Istana Negara, Jakarta, Jumat (11/1).
