Jika didapati dalam kondisi kritis, kata dia, pelapor atau yang dilaporkan akan dikoordinasikan dengan pihak terkait yang paling dekat di daerahnya. Minimal untuk penanganan pertama. Semisal Baznas atau PMI untuk pemakaian ambulan.
Disinggung mengenai daerah yang paling banyak melapor ke JQR, dari sepuluh daerah di Jabar yang aktif masih didominasi Kota Bandung sebesar 13 persen. Kemudian Kabupaten Bandung 11 persen dan Kota Bogor sebesar 10 persen.
”Karakteristik laporan berbeda-beda. Garut, Sukabumi selatan lebih ke masalah infrastruktur. Kabupaten Bandung Barat lebih banyak ke kesehatan, untuk rutilahu lebih didominasi Kabupaten Cirebon dan Indramayu. Terutama daerah pesisir,” urainya.
Dengan luasnya wilayah Jawa Barat, berbanding lurus dengan masalah sosial di masyarakat. Menurut Aswhin, di Cirebon dan Indramayu masih ada jompo sebatang kara yang berpindah dari satu tetangga ke tetangga lain berharap uluran tangan. ”Padahal tetangganya sendiri memiliki keterbatasan finansial,” ucapnya.
Sementara itu, Koordinator Bidang Kelembagaan dan Kerjasama Jabar Quick Response M. Iqbal Audah mengungkapkan, harapan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, JQR meretas ke 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. Setelah diresmikan beberapa waktu lalu, Sumedang, Kabupaten Bandung Barat dan Kuningan sudah merilis quick response.
”Tentu Pak Gubernur berharap quick response ini ada di semua kabupaten/kota. Sejauh ini ada tujuh kabupaten/kota lain yang sudah berkonsultasi dengan kami,” kata Iqbal.
Pria berkacamata ini mengungkapkan, secara kelembagaan posisi JQR sebaiknya ada di antara pemerintahan dan masyarakat. Dengan begitu terbentuk kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat.
”Kolaborasinya, masyarakat yang melaksanakan dan didorong sepenuhnya oleh pemerintah. Selaras atas dan bawah,” katanya lagi.
Dia mengungkapkan, ada beberapa alasan kenapa kabupaten/kota belum membuka JQR. Pertama, minimnya informasi atau materi-materi tentang JQR. Makanya, belakangan tim JQR pun menggelar workshop dengan harapan Kesra dan Dinas Sosial di kabupaten/kota sebagai leading sector di daerah bisa segera membentuk JQR di daerah. Kedua, belum pahamnya posisi JQR ada di mana dan bagaimana menindak laporan yang masuk.
