NGAMPRAH – Pemkab Bandung Barat menggelar musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2018-2023 belum lama ini, dengan dihadiri seluruh elemen, termasuk masyarakat aparatur sipil negara (ASN) mulai tingkat desa hingga kabupaten serta seluruh stakeholder terkait.
Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna mengungkapkan beberapa target dalam lima tahun ke depan, mulai masalah infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, anggaran RW, pelayanan publik, ruang terbuka hijau, hingga anggaran pada e-planning dan e-budgeting.
“Melalui Musrenbang yang membahas tentang RPJMD ini kami bermaksud ingin lebih mensejahterakan masyarakat. Semoga saja dalam lima tahun ke depan bisa melebihi target yang sudah ditentukan,” katanya.
Dia menegaskan skala prioritas dalam programnya saat ini ialah terkait pelayanan keagamaan, pelayanan kesehatan yang rencananya membuat puskesmas dengan tempat perawatan (DTP) 24 jam di setiap kecamatan, pelayanan KTP dari kabupaten pindah ke kecamatan, dan pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) untuk meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat. “Kalau untuk anggaran setiap RW nanti mulai dilakukan pada 2020 karena 2019 masih kekurangan anggaran,” ujarnya.
Disinggung terkait program 100 hari kerja memimpin Bandung Barat, Umbara mengaku sudah tercapai hanya saja dia menyebut tidak ada yang sifatnya pengerjaan fisik.
“Masalah infrastruktur di 100 hari kerja itu berat. Tapi, tak usah khawatir pasti kami akan berlari dengan anggaran untuk infrastruktur yang lebih besar sampai 100 persen kenaikannya,” pungkasnya. (drx)
