BANDUNG – Menyikapi kinerja pemerintah provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) di bawah kepemimpinan Gubernur Ridwan Kamil diakui sudah memiliki kekuatan dalam membuat berbagai terobosan.
Pengamat Ekonomi Pendi Yusup menilai, Pemprov Jabar dituntut untuk lebih inovatif, lebih terbuka dan melayani. Sebab, langkah ini sudah menjadi kebutuhan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
Selain itu, masyarakat harus berpartisipasi aktif mendorong dan membantu pemerintah melalui program-programnya. Namun, sebagai penyeimbang, Aparatur Sipil Negara (ASN) juga harus meningkatkan kapabilitas dan kualitasnya. Sehingga, pelayanan dapat diberikan secara maksimal.
’’Masyarakat itu harus aware, dan ikut membantu agar program pemerintah yang dikeluarkan pemerintah dapat berjalan baik,”jelas Pendi ketika ditemui pada acara diskusi kemarin. (27/12).
Kendati begitu, jika program tersebut kurang melibatkan masyarakat dan tidak memiliki efek kesejahteraan maka, sudah jadi kewajiban sebagai untuk menyampaikannya kepada pemerintah agar program tersebut dievaluasi.
Pendi menuturkan, agar masyarakat mampu terlibat dalam program, pemerintah harus memerankan fungsinya sebagai pengayom dan memiliki keterbukaan untuk menampung aspirasi publik.
’’Jadi pemerintah juga bisa aktif untuk menggelar berbagai diskusi dengan mengundang komponen masyarakat untuk menciptakan ruang publik dalam menyampaikan aspirasi,” ucap dia.
Menurutnya, keberadaan forum diskusi memiliki arti penting untuk mencari solusi dan memberikan masukan kepada pemerintah. Sehingga, aspirasi masyarakat dapat tersampaikan secara langsung bersama komunitas-komunitas masyarakat di setiap daerah. Namun, masyarakat juga harus memiliki informasi mengenai berbagai pembangunan di daerahnya.
Dia mengatakan, peran partisipasi masyarakat untuk mendorong program pemerintah sebetulnya sangat tinggi. Sehingga, kepentingan masyarakat ini harus menjadi perhatian untuk mengakomodirnya. Apalagi, zaman keterbukaan informasi harus dilakukan pemerintah.
Selama ini lanjut dia, Gubernur sudah memberikan contoh dengan aktif di media sosial untu berinteraksi dengan masyarakat. Namun, pada kenyataannya cara mudah ini, tidak dilakukan oleh semua perangkat daerah untuk melayani masyarakat secara langsung.
’’ Cara ini seharusnya dilakukan disemua sektor baik OPD dan BUMD, tapi pada kenyataannya informasi yang seharusnya diberikan kepada masyarakat mengenai kemajuan pembangunan masih terlehit tertutup,”pungkas dia. (yan)