JAKARTA – Kesejahteraan guru masih menjadi masalah tersendiri. Alasannya, gaji yang diterima guru belum sesuai dengan pengabdian mereka dalam mencerdaskan generasi bangsa. Kondisi ini jadi perhatian khusus bagi Anggota DPR-RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera.
Dalam sidang paripurna di Gedung DPR-RI, Mardani Ali Sera mengusulkan agar DPR mengusulkan kepada Pemerintah untuk menaikkan gaji guru sebesar Rp 20 juta per bulan.
Usulan politisi asal DKI Jakarta itu mendapat respon positif dari pimpinan DPR.
Wakil Ketua DPR-RI Fadli Zon mengatakan, saat ini masalah terpenting adalah meningkatkan kesejahteraan kepada guru. Di Negara-negara lain, kata Fadli Zon, guru menjadi prioritas utama Pemerintah, untuk itu sangat bagus usulan yang disampaikan oleh rekan-rekan di PR. Tetapi, hal itu perlu diperhitungkan dengan kemampuan APBN yang dimiliki oleh Negara.
”Ya, kalau menurut saya memang paling penting itu kesejahteraan para guru harus ditingkatkan. Karena kalau gurunya tidak sejahtera ini akan sulit. Di negara-negara lain, kesejahteraan guru juga penting, menjadi prioritaslah. Jadi saya kira, saya sangat setuju tapi angkanya. Mungkin perlu diperhitungkan dengan kemampuan APBN kita, itu aja. Tapi kesejahteraan menjadi prioritas itu penting,” kata Fadli Zon kepada wartawan usai sidang paripurna, kemarin (21/11).
Usulan Mardani Ali Sera itu sempat dikaitkan dengan kepentingan politik pihak oposisi, tetapi hal itu dibantah oleh Fadli Zon. Karena kesejahteraan guru tidak ada kaitan dengan persoalan elektabilitas. Perhatian ke guru, lanjut Fadli Zon, akan sangat berdampak pada murid-murid ke depan.
”Persoalannya bukan elektabilitas juga, tapi persoalan juga secara esensial guru harus mendapatkan remunerasi yang layak. Karena kalau gurunya baik akan mempunyai dampak kepada murid-muridnya, siswa-siswanya. Tapi kalau dari kualitas gurunya kurang, akan menurun juga ke peserta didik,” imbuhnya.
Dikatakan politisi daerah pemilihan Kabupaten Bogor, Jawa Barat itu, usulan Rp 20 juta itu masih sebatas gagasan dari wakil rakyat, dan itu akan disesuaikan dengan kemampuan APBN Negara.
