BANDUNG – Ratusan kepala sekolah swasta tergabung di Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS) Jawa Barat menggeruduk Gedung Sate. Kedatangan mereka untuk menuntut pencairan dana Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) FKSS Jawa Barat, Ade D Hendriana menyebutkan pihaknya menilai terdapat ketidaksesuaian yang terjadi dalam pencairan anggaran BPMU 2018.
Padahal, seharusnya FKSS menerima bantuan sebesar Rp 350 ribu per siswa untuk semester satu dan Rp 250 ribu per siswa untuk semester dua.
Namun, FKSS hanya menerima pencairan BPMU untuk semester satu saja lantaran anggaran yang tersedia hanya sebesar Rp 30 miliar. Anggaran tersebut dinilai kurang dari seharusnya, yakni Rp 347 miliar.
Menurut Ade, anggaran sebesar Rp 30 miliar dinilai kurang jika harus dibagi jumlah siswa SMA/SMK maupun MA/MAN di Jawa Barat. Sebab, jika dibagi pada siswa yang berjumlah satu juta lebih, maka hanya mendapatkan Rp 24.480 per-semester.
”Kita berteriak karena BPMU untuk membayar honor guru dan tenaga karyawan dari sana uangnya,” kata Ade di Bandung, kemarin.
Sebelumnya, FKSS Jawa Barat telah melakukan audiensi dengan pihak perwakilan Pemerintah Pemprov Jabar. Namun, FKSS kemudian diminta untuk menemui Disdik Jabar hingga mendapatkan jawaban jika anggaran tersebut terpangkas lantaran digunakan agenda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018.
”Saya ada rekaman karena bukan saya yang bicara. Kalau BPMU Rp 350 miliar bisa dipangkas untuk Pilkada, tetapi kenapa ketika sekarang kita minta kesedian Disdik untuk membayar uang tersebut justru tidak mengambil dari pos lainnya juga,” kata dia.
Ade menegaskan, FKSS Jawa Barat akan menempuh langkah-langkah lainnya sebagai upaya memperjuangkan hak seluruh kepala sekolah di Jawa Barat. Bahkan, FKSS Jawa Barat siap menempuh jalur hukum jika Disdik Jabar tidak mengindahkan aksi Unras yang dilakukan pihaknya.
”Kalau hari ini gak ada jawaban, saya tunggu selama tiga hari dan kalau tidak mendapat tanggapan juga kita akan ajukan secara hukum dan konstitusional,” kata dia.
