”Penjelasan MUI kiranya juga cukup terang bahwa pada bendera yang dibakar itu tidak ada tulisan HTI. Bendera Bulan Bintang ya bisa digunakan siapa saja, dan itu tidak otomatis Bendera Partai Bulan Bintang,” kata Yusril yang juga Ketua Umum PBB itu. Bendera berlambang Bulan Bintang itu hanya bisa dianggap Bendera PBB jika ada tulisan “Partai Bulan Bintang”.
Soal pembakaran bendera, Yusril menyarankan agar diselesaikan secara musyawarah, jangan langsung dipidanakan. ”Presiden tentu dapat menengahi masalah ini dengan mengajak para ulama dan tokoh Islam untuk mencari penyelesaian bersama,” katanya.
Kepada HTI yang telah dicabut status badan hukumnya, namun sedang diperkarakan itu, tidak perlu ada kebencian. ”Pengurus dan anggota HTI itu semuanya adalah saudara-saudara kita sesama Muslim. Bahwa ada perbedaan pendapat mengenai konsep khilafah, perbedaan seperti itu lazim dalam sejarah pemikiran Islam,” jelas Yusril.
Sebelumnya Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) bersama pimpinan Ormas Islam di kediaman Rumah Dinas Wakil Presiden, Jakarta, Jumat, (26/10) kemarin. Pada pertemuan tersebut disepakati persoalan pembakaran bendera tauhid diselesaikan dengan jalan musyawarah.
Ketua Umum DPP PPP, Romahurmuziy, berharap seruan hasil keputusan bersama ormas Islam bersama Wapres RI, JK dijadikan masyarakat sebagai pedoman dalam mengambil sikap. ”Para pemimpin ormas Islam telah mengambil langkah bijak. Olehnya sudah seharusnya seruan para ulama ini harus diikuti oleh akar rumput,” ucap Romy.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Polpum Kemendagri), Soedarmo mengatakan, organisasi masyarakat (Ormas) dapat dibubarkan jika bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan bertentangan dengan Undang-Undang (UU). Nah, jika hasil penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian tidak ditemukan unsur pidana, maka Ormas Gerakan Pemuda Anshor (GP Anshor) juga tidak bisa dibubarkan.
”Kalau tidak ada unsur pidananya kan mereka juga tidak bisa dibubarkan,” kata Soedarmo kepada awak media di Rumah Dinas Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), di Manado usai menghadiri acara Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental (PKN-REVMEN), Sabtu (27/10). (rdi/FIN/ign)
