NGAMPRAH– Pembangunan puskesmas yang dilengkapi dengan tempat perawatan masih terganjal persoalan lahan. Namun, demikian Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tetap berupaya memprioritaskan pembangunan puskesmas dengan tempat perawatan tersebut bisa diwujudkan di wilayah selatan, seperti Kecamatan Cipongkor, Sindangkerta, dan Rongga.
“Tahun depan sesuai arahan pak bupati memang akan dibangun di wilayah selatan dengan pembangunan puskesmas dilengkapi tempat perawatan. Sebetulnya ada beberapa lahan yang kami bidik, tetapi masih terkendala harga tanah. Sebab, pemilik tanah menawarkan harga yang tinggi, bahkan di atas perkiraan appraisal,” kata Kepala Dinas Kesehatan KBB Hernawan Widjajanto, di Ngamprah, kemarin.
Saat ini, dia menuturkan, KBB memiliki 6 Puskesmas DTP, yakni di Jayagiri (Lembang), Rajamandala (Cipatat), Saguling, Cililin, Cikalongwetan, dan Gununghalu. Idealnya, setiap kecamatan memiliki 1 puskesmas DTP, sehingga masih dibutuhkan 10 unit lagi.
Baca Juga:Deklarasikan Pemilu DamaiYusril: HTI Bukan Organisasi Terlarang
Namun dari 6 puskesmas DTP, puskesmas di Gununghalu masih perlu ditingkatkan fasilitasnya. Hal itu diketahui saat Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna berkunjung bersama jajarannya ke sana pada Rabu (17/10/2018). Ia kecewa dengan fasilitas yang minim dan menginstruksikan agar Dinas Kesehatan melakukan perbaikan.
Hermawan mengakui, fasilitas di Puskesmas DTP Gununghalu belum memadai. “Khusus Puskesmas DTP Gununghalu, memang lahannya terbatas. Jadi ke depan, bisa saja dibangun Puskesmas DTP yang baru di lahan yang lebih luas,” katanya.
Dia mengungkapkan, pembangunan Puskesmas DTP memang ada ketentuannya. Di antaranya, untuk puskesmas DTP kelas A, dibutuhkan lahan 3.900 meter persegi dan luas bangunan 980 meter persegi untuk dua lantai. Selain itu, juga minimal tersedia 10 tempat tidur pasien.
Menurut Hermawan, pembangunan puskesmas DTP membutuhkan anggaran sekitar Rp 3 miliar. Terakhir, puskesmas DTP Rajamandala yang dibangun pada 2016 menelan anggaran Rp 2,1 miliar.
“Tentunya itu bergantung pada kebutuhan, seperti jangkauan wilayah dan jumlah penduduk daerah setempat. Namun, anggaran pembangunan tetap akan kami alokasikan berikut dengan anggaran pembelian lahan,” ujarnya.
Dia menambahkan, pembangunan puskesmas DTP ini dibutuhkan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama yang membutuhkan rawat inap. Selain itu, puskesmas tersebut juga bisa meminimalisasi penumpukan pasien di rumah sakit. “Kalau bisa ditangani di puskesmas, tentu rumah sakit juga tidak akan terlalu banyak pasien,” tandasnya. (drx)