NGAMPRAH– Untuk lebih mengoptimalkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, Dinas Penduduk dan Catatan Sipil (Disdukcasip) Kabupaten Bandung Barat melakukan terobosan penguatan jaringan sistem monitoring untuk memantau administrasi data kependudukan di tiap kecamatan. Pembangunan jaringan ini diklaim baru ada di Jawa Barat menyesuaikan daerah yang luas.
Kepala Disdukcasip Kabupaten Bandung Barat Wahyu Diguna mengutarakan, dengan adanya jaringan sistem monitoring ini akan lebih memudahkan pemantauan di setiap kecamatan termasuk antrean pengajuan pembuatan e-KTP, KK dan akte. Pembangun jaringan internet, kata dia, mengingat kondisi geografis Kabupaten Bandung Barat yang masih ditemukan sulitnya jaringan internet.
“Jaringan ini bisa memantau langsung pelayanan di setiap kecamatan. Pada server kami terlihat komputer adminduk digunakan pelayanan atau tidak. Tujuannya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” katanya kepada wartawan di Ngamprah, belum lama ini.
Meski ketersediaan fasilitas belum lengkap, kata dia, saat ini monitoring pelayanan dan update data kependudukan bisa terlihat 15 menit sekali. Ini memudahkan Disdukcasip Kabupaten Bandung Barat memantau pelayanan bahkan untuk kecamatan yang jaraknya jauh dari pusat pemerintahan. “Kabupaten Bandung Barat harus pasang tower pemancar sendiri agar monitoring ini berjalan lancar. Jaringan ini juga ke depannya bisa terus ditingkatkan,” terangnya.
Wahyu menambahkan, jaringan ini tidak hanya memantau kinerja operator tiap kecamatan, namun jaringan ini sebagai pelaporan data kependudukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) lebih cepat dan akurat. “Lihat saja dimonitor terpampang kecamatan mana yang tidak aktif dan secepatnya kita ketahui masalahnya dimana,” ungkapnya.
Dengan sistem komputer seperti ini, ungkap dia, inspeksi mendadak (sidak) untuk memantau kinerja pelayanan tiap kecamatan lebih simple dan tak bisa berkelit karena pada layar monitor terlihat aktivitas pelayanan adminduk sedang berlangsung atau tidak. “Banyak manfaat yang dirasakan dengan hadirnya jaringan ini,” ungkapnya.
Wahyu menyebutkan, layanan ini dimaksudkan juga untuk terus mengoptimalkan perekaman dan pencetakan e-KTP. Wahyu menyebutkan, di Bandung Barat terdapat 1.148.362 penduduk wajib e-KTP yang terus digenjot baik perekaman maupun pencetakan. (drx)
