SOREANG – Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bandung akan menggelar rapat koordinasi semua kepala desa se-Kabupaten Bandung. Hal itu menanggapi, adanya program bantuan hibah alat kesenian yang dibatalkan sebelah pihak oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) tahun anggaran 2018.
Ketua Bidang Hukum Apdesi Kabupaten Bandung Alo Sobirin menjelaskan, sejak dua pekan yang lalu pihaknya menerima pengaduan dari beberapa kepala desa terkait dibatalkannya bantuan alat kesenian dari pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
”Sudah beberapa kades yang mengeluhkan, terkait dibatalkannya bantuan alat kesenian yang dibatalkan sebelah pihak oleh disparbud,” jelas Alo kepada wartawan di Soreang kemarin (15/10).
Menurut Alo, semestinya sebelum memberikan surat edaran pembatalan memberikan bantuan, Dinas Parbud melakukan sosialisasi kepada pemerintah desa. Khususnya, desa penerima.
”Harusnya ada sosialisasi dulu. Sehingga kepala desa tidak merasa dikorbankan. Sebab, program itu, sudah melalui proses musrenbang,” ungkapnya.
”Semua desa sudah menyosialisasikan kepada masyarakat penerima,” sambungnya.
Lebih lanjut Alo menjelaskan, dalam waktu dekat pihak apdesi akan melakukan rapat koordinasi (rakor) untuk menentukan langkah selanjutnya. Dia berpandangan, dinas tidak bisa membatalkan bantuan itu.
”Sebab, sudah masuk DPA sebagai pagu indikatif dinas. Adapun alasan karena ada temuan BPK, harus menjadi acuan perbaikan dari program sebelumnya yang diindikasi tidak beres dalam administrasi. Jangan ada temuan di Dinas, Kades jadi korban,” tuturnya
Alo menambahkan, kalau pimpinan intansi mementingkan program dinas tanpa menghiraukan masyarakat atau kades yang dikorbannya akibat temuan administrasi internal dinas. Pihaknya berharap kepada bupati Bandung Dadang M. Naser untuk segera melakukan rotasi di tubuh dinas.
”Agar hal serupa tidak terulang di intansi lain. Sebab, jika bupati tidak bertindak, dikhawatirkan bisa mengganggu nama baik pemerintah dan reputasi bupati sebagai pimpinan politik,” tuturnya
Sementara itu, Bupati Bandung H. Dadang M.Naser, mengimbau kepada seluruh Perangkat Daerah (PD) agar lebih berhati-hati dan selektif dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahun depan.
”Kejadian ini jangan sampai terulang lagi, bukan untuk Disparbud saja, tapi saya imbau kepada seluruh PD supaya lebih selektif menentukan prioritas program yang akan dilaksanakan,” ungkapnya.
